MOMENTUM, Jakarta--Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memicu pergeseran kalkulasi politik antarpartai di DPR RI.

Penguatan desakan ini berhembus seiring terjalinnya komunikasi politik intensif antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait keabsahan dokumen administrasi pencalonan wakil presiden.

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, membenarkan bahwa pimpinan partainya telah berkomunikasi secara intensif dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Fokus bahasan tertuju pada penegakan norma etika serta hukum tata negara mengenai syarat administrasi Gibran. PKS kini tengah mematangkan opsi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) melalui Hak Angket DPR RI, seraya membangun kesepahaman dengan fraksi-fraksi lain.

Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai, jika komunikasi politik PDIP dan PKS berhasil menggalang konsolidasi fraksi secara meluas, tekanan parlemen berpotensi berubah menjadi gelombang politik yang sulit dibendung.

Hersubeno juga menyoroti dimensi kalkulasi elektoral partai politik menjelang agenda politik mendatang.

Menurut dia, partai koalisi pemerintah, termasuk Partai Gerindra di hadapan opini publik yang kian kritis tidak lagi memiliki keuntungan strategis jika memaksakan diri pasif membela posisi Gibran.

"Dengan mood publik yang menunjukkan pergeseran sikap, partai politik dipastikan tidak akan berani mengabaikan suara konstituennya begitu saja. Terlebih bagi partai pendukung termasuk Gerindra, tidak ada keuntungan strategis jika terus membela dan mempertahankan posisi Gibran," ujar Hersubeno dalam analisisnya, Sabtu (31/10/2026).

Meski wacana Hak Angket hingga interpelasi terus berhembus, kepastian dinamika pemakzulan di parlemen masih bergantung pada persetujuan lintas fraksi dalam Sidang Paripurna DPR RI mendatang.(**)