MOMENTUM, Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka bersifat final dan tidak dapat digugat melalui upaya hukum peninjauan kembali (PK).

Yusril memperkirakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera melaksanakan putusan tersebut setelah menerima salinan resmi dari MA. Sementara itu, tindak lanjut atas putusan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Gibran.

"Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," kata Yusril menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga: Mensesneg Bantah Prabowo Tolak Niat Pengunduran Diri Gibran

Menurut Yusril, putusan MA itu tidak dapat diubah lagi karena telah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK terhadap putusan tersebut.

Putusan itu berkaitan dengan perkara kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara (TUN) melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kini menjadi Kemendikdasmen.

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran Rakabuming Raka. MA sekaligus memerintahkan kementerian terkait mencabut surat tersebut.

Yusril menjelaskan, pembatalan itu berlaku surut atau ex tunc, yakni sejak surat diterbitkan pada Agustus 2019.

"Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," ujarnya.

Dia mengatakan, MA tetap berwenang mengadili perkara tersebut meskipun gugatan diajukan setelah melewati batas waktu. Pertimbangannya, persoalan itu tidak hanya menyangkut kepentingan kontestan lain dalam pemilihan presiden, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Baca Juga: Gibran Ajukan Niat Mundur dari Wakil Presiden kepada Prabowo

Yusril juga menjelaskan Gibran tidak dapat mengajukan banding atas putusan tersebut karena bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara kasasi di MA. Pihak tergugat dalam perkara itu adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pelaksanaan putusan MA tersebut, lanjut Yusril, juga berpotensi memengaruhi perkara yang masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika Kemendikdasmen telah mencabut surat penyetaraan pendidikan tersebut, objek gugatan dalam perkara di PTUN tidak lagi ada.

Dalam perkara di PTUN itu, Gibran berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi.

Yusril menegaskan, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung selanjutnya diserahkan kepada Gibran.(*)