MOMENTUM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia.

KPK akan terlebih dahulu menelaah temuan tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi serta kewenangan lembaga antirasuah dalam menangani perkara tersebut.

"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.

Budi mengatakan, aspek kewenangan menjadi salah satu pertimbangan KPK untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak," ujarnya.

Terkait dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan tersebut, Budi meminta kementerian terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut dia, evaluasi perlu mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian hasil pengadaan.

"Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut," katanya.

Sebelumnya, ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer di dua kementerian dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002.

Rinciannya, lima paket pengadaan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 serta tiga paket di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025-2026.

Dalam temuan yang dipublikasikan pada 9 November 2026 itu, seluruh paket pengadaan disebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia.

Layanan yang diberikan antara lain publikasi konten melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment. Kerja sama tersebut juga mencakup kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dalam sejumlah kegiatan kementerian.

ICW menyoroti pola pengadaan yang dinilai mengarah pada satu penyedia jasa sehingga berpotensi membatasi persaingan dengan perusahaan lain. Organisasi antikorupsi tersebut juga mempertanyakan potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik sekaligus pemegang saham mayoritas perusahaan.

Menanggapi sorotan tersebut, PT Rans Entertainment Indonesia melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (10/11/2026), menyatakan seluruh kerja sama dengan pemerintah dilakukan secara profesional.

RANS menjelaskan, proses kerja sama dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan resmi, termasuk Inaproc.id maupun e-Katalog yang dapat diakses publik. Perusahaan mengklaim selalu mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan instansi pemerintah.

Perusahaan juga menjelaskan nilai Rp14,7 miliar bukan semata-mata biaya penayangan konten di media sosial. Nilai tersebut mengacu pada commercial rate card RANS yang mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, serta aktivitas promosi lainnya.

Terkait kemungkinan konflik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas dan pejabat publik, RANS menyatakan memahami perhatian masyarakat terhadap persoalan tersebut.

Hingga kini, KPK masih akan menelaah temuan ICW untuk menentukan ada tidaknya indikasi tindak pidana korupsi dan kemungkinan tindak lanjut sesuai kewenangannya.(*)