MOMENTUM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memaparkan mekanisme konstitusional pengisian jabatan wakil presiden apabila Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.

Menurut Yusril, proses penggantian wakil presiden tidak dilakukan secara langsung oleh presiden. Ada tahapan konstitusional yang melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mulai dari penetapan kekosongan jabatan hingga pemilihan pengganti.

Yusril menjelaskan, apabila wakil presiden mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada MPR dan presiden tidak menolak permohonan tersebut, MPR akan bersidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden.

Setelah itu, MPR menyurati Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran.

Baca Juga: Bakom Bantah Prabowo Sarankan Gibran Tempuh PTUN soal Ijazah

"Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dua nama yang diajukan presiden selanjutnya akan dipilih melalui mekanisme pemungutan suara di MPR. Proses pemilihan tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari sejak MPR menerima surat dari presiden.

"MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu," ujarnya.

Baca Juga: Yusril: Putusan MA soal Ijazah Gibran Final

Yusril menegaskan, mekanisme tersebut merupakan prosedur yang diatur dalam konstitusi untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden di tengah masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Dengan demikian, apabila terjadi pengunduran diri wakil presiden, penggantinya bukan ditentukan sepihak oleh presiden. Presiden hanya mengusulkan dua kandidat, sedangkan keputusan akhir berada di tangan MPR.

Dasar Konstitusional

Mekanisme tersebut merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menggelar sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Kedua calon tersebut berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan presiden sebelumnya.

Konstitusi juga mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan pemilihan wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan tersebut.(*)