MOMENTUM, Palembang--PTPN IV Regional VII menjalin kerja sama kelembagaan dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Penandatanganan yang berlangsung di Aula Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara badan usaha milik negara (BUMN) dan institusi penegak hukum, sekaligus mendukung pelaksanaan kegiatan usaha yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Region Head PTPN IV Regional VII Denny Ramadhan menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan penandatanganan MoU pertama yang dilaksanakan atas nama PTPN IV Regional VII dengan Kejati Sumatera Selatan. Inisiatif tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Direksi PTPN setelah sebelumnya terjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ke depan, kerja sama diharapkan dapat ditindaklanjuti hingga tingkat Kejaksaan Negeri dan manajer kebun agar dukungan hukum dapat menjangkau pelaksanaan operasional di unit kerja.

Region Head menjelaskan, PTPN telah menjalani transformasi organisasi pada 2023 melalui pembentukan subholding yang mengelola berbagai lini bisnis perkebunan. Dalam struktur operasionalnya, PTPN IV Regional VII mengelola perkebunan kelapa sawit di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Khusus di Sumatera Selatan, kegiatan operasional mencakup enam kebun dan dua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tersebar di wilayah Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, hingga Empat Lawang.

Menurutnya, pengelolaan perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja dan produktivitas, tetapi juga harus memastikan setiap keputusan, kebijakan, serta tindakan operasional berjalan sesuai koridor hukum. Oleh karena itu, dukungan berupa masukan, pertimbangan, dan pendampingan hukum, termasuk legal opinion sesuai ketentuan dan ruang lingkup kerja sama, menjadi hal penting bagi perusahaan dalam memperkuat kualitas pengambilan keputusan.

PTPN IV Regional VII berkomitmen mendukung pelaksanaan kerja sama secara aktif, terbuka, dan berkelanjutan, termasuk melalui penyediaan data maupun dokumen yang diperlukan. Perusahaan berharap MoU ini tidak berhenti pada seremoni penandatanganan, melainkan diwujudkan dalam implementasi nyata yang mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, profesional, serta berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Sementara itu dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nurcahyo J.M., S.H., M.H menyampaikan bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Selain menjadi penggerak kegiatan ekonomi, sektor ini juga berperan dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, pengelolaan sumber daya perkebunan secara profesional, transparan, dan akuntabel memiliki berbagai tantangan hukum. Beberapa aspek yang memerlukan perhatian antara lain pengelolaan aset pertanahan, hubungan kontraktual dengan pihak ketiga, pengadaan barang dan jasa, serta potensi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Melalui fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan hadir untuk membantu memitigasi risiko hukum, memberikan kepastian hukum, serta mencegah timbulnya hambatan terhadap kegiatan operasional perusahaan. Mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, tindakan mewakili kepentingan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dilakukan sesuai persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan.

Kejati Sumatera Selatan juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan PTPN IV Regional VII dalam membangun kerja sama tersebut. Sinergi yang kuat dan berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kepatuhan hukum, mengoptimalkan pencegahan potensi permasalahan hukum, dan mendukung kepastian hukum dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Melalui penandatanganan MoU ini, PTPN IV Regional VII menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan, mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta menjalankan operasional perkebunan secara profesional dan bertanggung jawab. Kolaborasi dengan Kejati Sumatera Selatan diharapkan menjadi fondasi penting bagi terciptanya kegiatan usaha yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi perusahaan, masyarakat, serta negara.(**)