MOMENTUM, Bandarlampung -- Gibran Rakabuming Raka tak lagi menjabat Wakil Presiden setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya. Namun, berakhirnya jabatan tersebut bukan berarti seluruh hak keuangannya dari negara ikut terhenti.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, Gibran tetap berhak menerima uang pensiun dan sejumlah fasilitas negara setelah berhenti dengan hormat.

Salah satu hak yang akan diterimanya adalah pensiun bulanan sebesar gaji pokok terakhir saat menjabat Wakil Presiden. Berdasarkan perhitungan ketentuan tersebut, nilainya mencapai Rp20,16 juta per bulan.

Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Sementara itu, gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara. Dengan gaji pokok tertinggi sebesar Rp5,04 juta, pensiun yang menjadi hak mantan Wakil Presiden mencapai Rp20,16 juta setiap bulan.

Hak tersebut dapat diterima sepanjang mantan Wakil Presiden tidak kembali diangkat menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Pembayaran pensiun juga dihentikan setelah mantan pejabat yang bersangkutan meninggal dunia sesuai ketentuan undang-undang.

Namun, uang pensiun bukan satu-satunya fasilitas yang disediakan negara bagi Gibran.

Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak keuangan dan fasilitas bagi mantan Wakil Presiden, di antaranya tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.

Biaya rumah tangga tersebut mencakup kebutuhan pemakaian air, listrik, dan telepon. Sementara biaya kesehatan ditanggung negara, termasuk untuk anggota keluarganya.

Fasilitas lainnya tak kalah menarik. Berdasarkan Pasal 8, mantan Wakil Presiden berhak mendapatkan sebuah rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya.

Negara juga menyediakan satu unit kendaraan milik negara berikut pengemudinya.

Dengan demikian, meski tidak lagi menduduki jabatan orang nomor dua di Indonesia, Gibran tetap memiliki hak atas sejumlah fasilitas yang pembiayaannya ditanggung negara.

UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya kesehatan tersebut mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Dalam penjelasan undang-undang itu disebutkan, pemberian hak tersebut merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian selama menjalankan jabatan Presiden atau Wakil Presiden.

Pertimbangannya, mantan Presiden dan Wakil Presiden dinilai masih memiliki kedudukan serta peran dalam kehidupan masyarakat meskipun tidak lagi menjalankan tugas kenegaraan.(*)