MOMENTUM, Jakarta – Mabes Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso, Selasa (17/11/2026). Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di ruang sidang Biro Wabprof lantai 2 Gedung Divpropam Polri.
"Telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar EHS," kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Gedung Divpropam Polri.
Sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota. Ia didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota.
Tiga anggota komisi lainnya yakni Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Trunoyudo menjelaskan, perkara etik yang diperiksa meliputi dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta akses ilegal menggunakan fasilitas di Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan tugas Eko Hadi ketika menjabat Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.
Menurut Trunoyudo, proses persidangan akan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Polri, kata dia, juga memastikan penegakan kode etik berlaku bagi seluruh anggota tanpa membedakan pangkat dan jabatan.
"Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan," ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Dalam perkembangan sebelumnya, Divpropam Polri telah menggelar sidang etik terhadap AS pada Selasa (10/11/2026). Sidang tersebut berujung pada sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
AS menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.(*)
Editor: Muhammad Furqon
E-Mail: harianmomentum@gmail.com