Polri Temukan Titik Terang Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Presiden

Tanggal 17 Nov 2026 - Laporan Harian Momentum - 152 Views
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Foto: Ist.

MOMENTUM, Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, polisi menemukan titik terang dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Meski demikian, Polri belum menetapkan tersangka baru terkait dugaan tindak pidana tersebut. Proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung.

"Memang seperti yang saya pahami bahwa kepolisian juga sudah menemukan titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, tetapi belum menetapkan tersangka baru sampai sekarang," kata Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Yusril mengatakan, pemerintah menghormati proses hukum yang dilakukan kepolisian. Menurutnya, dugaan tindak pidana makar merupakan persoalan serius sehingga membutuhkan penanganan cermat dan hati-hati.

Ia mengakui, dugaan penyadapan terhadap Presiden oleh pihak tertentu belum sepenuhnya terungkap kepada publik. Karena itu, ia meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada penyidik untuk menuntaskan perkara tersebut.

Menurut Yusril, perkembangan kasus nantinya akan terungkap melalui proses hukum, termasuk pelimpahan berkas perkara para tersangka ke pengadilan maupun kemungkinan penetapan tersangka baru.

Penyidikan juga diharapkan dapat mengungkap aliran hasil penyadapan, pihak-pihak yang memanfaatkannya, serta tujuan tindakan tersebut. Temuan itu akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan penerapan pasal-pasal terkait dugaan makar.

"Dari situ memang pasal-pasal makar itu akan dikenakan, tetapi saya kira terlalu prematur kalau saya mengatakan itu sekarang," ujarnya.

Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Polri juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI. Berdasarkan laman publikasi Kejaksaan yang diakses Selasa (17/11/2026), SPDP itu tercatat dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026.

Dalam SPDP tersebut, penyidik mencantumkan sejumlah pasal yang disangkakan, yakni Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dari sejumlah pasal tersebut, Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP mengatur tindak pidana makar.(*)

Editor: Muhammad Furqon


Comment

Berita Terkait


Irjen Eko Hadi Dipecat Terkait Kasus Penyadap ...

MOMENTUM, Jakarta -- Irjen Eko Hadi Santoso dipecat dari keanggot ...


Polri Temukan Titik Terang Dugaan Makar dalam ...

MOMENTUM, Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi ...


Kapolda Yustan Alpiani Pimpin Serah Terima Ja ...

MOMENTUM, Lampung--Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani mem ...


Kejati Periksa 83 Kepala Sekolah Terkait Duga ...

MOMENTUM, Gunungsugih -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memeri ...


E-Mail: harianmomentum@gmail.com