Irjen Eko Hadi Dipecat Terkait Kasus Penyadapan Presiden

Tanggal 17 Nov 2026 - Laporan Harian Momentum. - 135 Views
Irjen Eko Hadi Santoso. Foto: Ist.

MOMENTUM, Jakarta -- Irjen Eko Hadi Santoso dipecat dari keanggotaan Polri setelah terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Pemecatan melalui mekanisme Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) itu diputuskan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, majelis sidang menyatakan perilaku Eko sebagai perbuatan tercela. Selain sanksi etika, Eko juga dijatuhi hukuman administratif berupa pemecatan.

"Pada hasil sidang KEPP maka didapatkan putusan sidang KEPP. Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Trunoyudo seusai sidang.

"Yang kedua, sanksi administratif yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," imbuhnya.

Usai menjalani sidang, Eko keluar dari Gedung Propam Polri dengan pengawalan ketat personel Brimob. Ia terlihat mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan nomor 2. Kedua tangannya terikat kabel ties berwarna merah.

Eko kemudian digiring menuju kendaraan taktis (rantis) Brimob.

Eko merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Ahrie Sonta pada 3 November 2026.

Dalam perkembangan penyidikan, Polri juga menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan, para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo.

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Selain Presiden, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Menurut Asep, praktik penyadapan tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Penyidik juga menduga para tersangka berupaya menghapus rekam jejak digital pada Oktober 2026 untuk menghilangkan bukti perbuatan mereka.

Sebelumnya, Polri juga telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Ahrie Sonta dalam sidang KKEP pada 10 November 2026. Namun, Ahrie mengajukan banding atas putusan pemecatan tersebut.(*)

Editor: Muhammad Furqon


Comment

Berita Terkait


Irjen Eko Hadi Dipecat Terkait Kasus Penyadap ...

MOMENTUM, Jakarta -- Irjen Eko Hadi Santoso dipecat dari keanggot ...


Polri Temukan Titik Terang Dugaan Makar dalam ...

MOMENTUM, Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi ...


Kapolda Yustan Alpiani Pimpin Serah Terima Ja ...

MOMENTUM, Lampung--Kapolda Lampung Brigjen Pol Yustan Alpiani mem ...


Kejati Periksa 83 Kepala Sekolah Terkait Duga ...

MOMENTUM, Gunungsugih -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memeri ...


E-Mail: harianmomentum@gmail.com