MOMENTUM, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disepakati DPR dan pemerintah untuk dibawa ke pembicaraan tingkat dua atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna terdekat.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath dan Dede Indra Permana. Sementara pemerintah diwakili Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, Wamenkum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB.
Dalam rapat itu, Dasco meminta persetujuan Komisi III DPR dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset ke tahap pengambilan keputusan di rapat paripurna.
"Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?" ujar Dasco.
Anggota DPR yang hadir serentak menyatakan setuju.
Untuk mempertegas kesepakatan tersebut, Dasco kemudian meminta perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU Perampasan Aset.
"Untuk lebih mempertegas persetujuan, diminta wakil dari fraksi-fraksi, perwakilan pemerintah, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, dan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai perwakilan pemerintah untuk menandatangani naskah RUU Perampasan Aset," katanya.
Dalam draf RUU tersebut, terdapat sejumlah substansi penting yang menjadi kesepakatan pembahasan DPR dan pemerintah. Salah satunya menyangkut prinsip dan asas hukum perampasan aset yang harus menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
RUU ini juga mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Cakupannya tidak hanya tindak pidana korupsi, tetapi juga penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta berdampak luas terhadap masyarakat.
Contohnya, investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang menimbulkan banyak korban.
Meski mengatur mekanisme perampasan aset, RUU tersebut menegaskan bahwa ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana tetap berlaku. Termasuk ancaman pidana mati sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Substansi lainnya mengatur mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Prosesnya mencakup penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Draf tersebut juga memuat perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan memberikan kesempatan pembuktian yang memadai.
Selain itu, pengembalian aset kepada korban tindak pidana langsung dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat menjadi salah satu tujuan yang diatur dalam RUU tersebut.
Dari sisi pengelolaan, RUU mengatur pembentukan atau penunjukan badan berkompeten untuk menangani aset hasil tindak pidana secara profesional dan akuntabel. Tugasnya meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset juga menjadi bagian dari pengaturan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
RUU tersebut turut mendorong pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Setelah disepakati dalam pembicaraan tingkat pertama, RUU Perampasan Aset selanjutnya menunggu agenda rapat paripurna DPR untuk memperoleh persetujuan pada pembicaraan tingkat dua sebelum disahkan menjadi undang-undang. (*\)
Editor: Muhammad Furqon
E-Mail: harianmomentum@gmail.com