MOMENTUM, Pringsewu--Kabupaten Pringsewu membutuhkan 2.040 personel Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di tingkat kabupaten hingga pekon. Namun, pemenuhan kebutuhan tersebut membutuhkan dukungan pemerintah pekon, terutama dalam pembentukan dan pengangkatan anggota Satlinmas.
Kebutuhan itu terdiri atas 100 personel satuan tugas (Satgas) Linmas tingkat kabupaten dan kecamatan, 150 personel Satlinmas kelurahan dan pekon, serta 1.890 anggota Satlinmas. Jumlah tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila mengungkapkan hal itu saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Satlinmas se-Kabupaten Pringsewu di Aula Utama Pemkab Pringsewu, Rabu (18-11-2026).
Menurut Umi, peran Satlinmas kini tidak lagi sebatas menjaga pos ronda atau mengamankan kegiatan seremonial warga. Satlinmas harus menjadi garda terdepan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sekaligus bagian dari sistem penanganan gangguan ketertiban umum yang terintegrasi dengan Satpol PP.
"Jika satu dekade lalu tugas Satlinmas lebih identik dengan penjagaan pos ronda atau pengamanan acara seremonial warga, kini Satlinmas diposisikan sebagai garda terdepan yang terintegrasi langsung dengan sistem ketenteraman dan ketertiban umum Satpol PP," kata Umi.
Dia mengatakan, anggota Satlinmas yang berasal dari masyarakat dan bertugas di tingkat kelurahan maupun pekon harus mampu mendeteksi serta mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini.
Selain melakukan patroli wilayah, Satlinmas dituntut proaktif mengantisipasi potensi konflik sosial dan gangguan ketertiban di lingkungan masyarakat sebelum berkembang lebih luas. Termasuk membantu upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
Untuk memperkuat peran tersebut, Pemkab Pringsewu mendukung pembentukan Satgas Linmas tingkat kabupaten dan kecamatan. Sementara biaya operasionalnya akan difasilitasi melalui anggaran perangkat daerah terkait, seperti Satpol PP, kecamatan, dan kelurahan, dengan berkoordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, saya mendukung penuh pembentukan Satgas Linmas kabupaten dan kecamatan," tegasnya.
Umi juga meminta seluruh kepala pekon segera menerbitkan surat keputusan (SK) pembentukan dan pengangkatan Satlinmas di wilayah masing-masing, dengan jumlah minimal 15 personel. (**)
Editor: Munizar
E-Mail: harianmomentum@gmail.com