Ini 10 Poin Penting RUU Perampasan Aset, dari Investasi Bodong hingga Pengawasan Aparat

Tanggal 18 Nov 2026 - Laporan Harian Momentum. - 156 Views
Pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR RI Senayan Jakarta. Foto: Ist.

MOMENTUM, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memuat 10 poin penting yang mengatur mekanisme penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk korupsi, penipuan, hingga penggelapan yang merugikan masyarakat luas.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pengaturan perampasan aset tanpa tuntutan pidana. RUU ini juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, pengembalian aset kepada korban, hingga pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Sepuluh substansi tersebut menjadi bagian dari hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR bersama pemerintah dalam menyelesaikan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

DPR dan pemerintah menyepakati hasil pembahasan tersebut untuk dibawa ke pembicaraan tingkat dua atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR terdekat.

Kesepakatan diambil dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

"Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?" tanya Dasco.

Anggota DPR yang hadir menyatakan setuju. Selanjutnya, Dasco meminta perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU tersebut sebagai bentuk penegasan persetujuan.

Sebelum kesepakatan itu, Panja Komisi III DPR juga menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin).

Wakil Ketua Panja Komisi III DPR Soedeson Tandra mengatakan, timus dan timsin telah menuntaskan perbaikan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perampasan Aset.

Perbaikan tersebut mencakup penyempurnaan redaksional, penggunaan istilah, frasa, tanda baca, konsistensi penomoran, serta sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan. Tim juga menyelaraskan pasal, rujukan antarpasal, dan bagian penjelasan untuk menghindari pertentangan maupun perbedaan penafsiran.

"Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan," kata Soedeson.

Ia menambahkan, nomenklatur RUU disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Adapun 10 poin utama yang diatur dalam RUU tersebut meliputi:

1. Prinsip dan asas hukum perampasan aset

Pengaturan perampasan aset harus menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia. Prinsip tersebut menjadi landasan agar mekanisme perampasan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

2. Korupsi hingga investasi bodong masuk cakupan

RUU mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Cakupannya tidak hanya tindak pidana korupsi, tetapi juga penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi serta berdampak luas terhadap masyarakat.

Termasuk di dalamnya praktik investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang menimbulkan banyak korban.

3. Pelaku tetap dapat dijatuhi pidana

Perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya tetap berlaku, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana

RUU mengatur pembagian kewenangan dan tahapan hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Prosesnya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.

5. Perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik

RUU memberikan jaminan perlindungan kepada pihak ketiga yang memiliki aset secara sah dan beritikad baik. Mereka tetap diberi kesempatan yang cukup untuk melakukan pembuktian.

6. Pengembalian aset kepada korban

Pengaturan diarahkan untuk mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung. Aset yang berhasil dirampas juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

7. Pengelolaan aset secara profesional

RUU mengatur tugas dan kewenangan badan yang berkompeten dalam mengelola aset terkait tindak pidana. Pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

8. Pengawasan oleh badan independen

Pelaksanaan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset akan diawasi badan independen. Pengawasan diperlukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

9. Mencegah penyalahgunaan kewenangan

RUU juga menekankan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Mekanisme perampasan aset tidak boleh menjadi alat bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang.

10. Pengelolaan berbasis teknologi dan transparansi

Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi menjadi bagian dari pengelolaan aset. Sistem tersebut diarahkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan.

Setelah disepakati DPR dan pemerintah dalam pembicaraan tingkat pertama, RUU Perampasan Aset selanjutnya menunggu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR sebelum ditetapkan menjadi undang-undang. (*)

Editor: Muhammad Furqon


Comment

Berita Terkait


Ini 10 Poin Penting RUU Perampasan Aset, dari ...

MOMENTUM, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan As ...


Kepala Bakom Beri Isyarat, Wapres Baru Suka P ...

MOMENTUM, Palembang – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom ...


RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Jadi Undan ...

MOMENTUM, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan As ...


Bawaslu Lampung Ajak Masyarakat Perkuat Penga ...

MOMENTUM, Bandarlampung--Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Tamri, ...


E-Mail: harianmomentum@gmail.com