Harianmomentum-- Tim Pengawas (Timwas) Tenaga Kerja Indonesia DPR menggelar rapat internal pagi ini (Kamis, 13/4).

Rapat yang dipimpin Ketua Timwas TKI, Fahri Hamzah, ini mencatat  dua hal penting yang harus ditindaklanjuti, yaitu percepatan pembahasan RUU PPTKILN dan respon terhadap kebijakan amnestoi oleh Malaysia dan Arab Saudi yang sedang berlangsung. 

Sebagaimana diketahui, RUU PPTKILN telah mengalami empat kali perpanjangan masa sidang. 

Mandegnya pembahasan yang lebih dikarenakan belum ada kesepahaman di kalangan pemerintah sendiri. 

"Kami mengimbau pemerintah dalam hal ini presiden agar berkoordinasi dengan pihak-pihak yang diutus dalam surpres (surat presiden). Semakin ada satu badan yang bertanggung jawab, semakin baik," ujar Fahri dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip RMOL.CO.

Hal ini mengingat pemerintah cenderung masih ingin mempertahankan sistem lama di mana operator dan regulator tetap jadi satu.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah adanya ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah terkain pengiriman TKI. Menurut Fahri, selama ini di negara-negara non Timur Tengah dianggap tidak ada masalah. Sementara negara Timur Tengah yang sebenarnya tidak ada masalah yang serius malah dilakukan moratorium. 

"Kita perlu merespon perubahan kebijakan perlindungan pekerja migran di negara Timur Tengah dengan cepat, salah satunya amnestI TKI non prosedural di Arab Saudi yang tengah berlangsung," tutup Fahri.(Red)