Harianmomentum.com--Ketua Tim Inspektorat Jenderal (Irjend) Kementerian Sosial (Kemensos) Agus Saputra mengapresiasi pelaksanaaan Program Bantuan Keserasian Sosial Tahun 2017 di Kabupaten Pringsewu.

“Pelaksanaan seperti ini yang sangat kami harapkan.Selama melakukan peninjauan di berbagai daerah, Kabupaten Pringsewu lebih siap dalam pelaksanaan program Keserasian Sosial," kata Agus usai meninjau realisasi pelaskanan program tersebut, Kamis (1/3/2018).

Menurut dia, peninjaun tersebut merupakan bagian dari monitoring hasil pelaskanaan Progam Bantuan Keserasian Sosial Tahun 2017.  Dia menerangkan, monitoring itu berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 27 tahun 2016  tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Sosial.

"Monitoring ini selain dalam rangka pemeriksaan juga akan dijadikan dasar penentuan kelanjutan program berikutnya. Khusus di Kabupaten Pringsewu, kami berharap bisa dijadikan model percontohan untuk daerah lain," terangnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Pringsewu Arif Nugroho mengatakan, tim Irjend Kemenso datang ke kabupaten setempat, Rabu (28/2). Kunjungan diawali ramah tamah. Kemudian tim menyampaikan maksud dan tujuan mengunjungi Kabupaten Pringsewu.

"Intinya mereka bermaksud meninjauan dan memeriksa hasil kegiatan Program Keserasian Sosial di Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2017, kususnya di tiga pekon penerima bantuan tersebut," kata Arif pada harianmomentum.com.

Menurut dia, monitoring diawali di Pekon Mulyorejo, Kecamatan Banyumas. Mereka didampingi Sekretaris Dinsos Pringsewu Tri Kadarmanto dan sejumlah kepala bidang dan bagian di dinas setempat.

“Saat peninjuan, tim berdialog langsung dengan Ketua dan Pengurus Forum Keserasian Sosial didampingi oleh Kepala Pekon Mulyorejo. Tim juga memeriksa dokumen pertanggung jawaban kegiatan Program Keserasian Sosial. Hal serupa juga dilakukan di Pekon Keputran Kecamatan Sukoharjo dan Pekon Sumber Agung Kecamatan Ambarawa," tuturnya.

Arif menerangkan, Program Keserasian Sosial di Kabupaten Pringsewu dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. 

Kegiatan langsung dilaksanakan dan dikelola oleh masyarakat (forum), mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggung jawabannya.

"Kami hanya memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk bisa lebih berperan dalam pembangunan. Pelaksanaan program ini juga langsung diawasi bupati dan bupati,” terangnya. (lis)