Harianmomentum.com--Lanjutan rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi D DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Pendidikan setempat, Senin (09/04), belum menemukan titik terang.

Hearing yang digelar di ruang Komisi D DPRD Lampung Selatan dengan agenda membahas soal pelantikan kepala SD dan SMP di Lamsel tersebut, ditunda Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) selesai.??

"Harus dibahas sampai tuntas, karena dari seluruh wilayah di Indonesia, hanya di Lampung Selatan saja yang booming terkait perekrutan Kepala Sekolah,"? kata Sekretaris Komisi D, Moh. Akyas.

Menurutnya, pelantikan tersebut tidak sesuai dengan Permendiknas Nomor 13 tahun 2007, salah satunya tentang standar usia kepala sekolah.

"??Bagaimana dunia pendidikan di Lampung Selatan dikatakan bagus kalau begini. Dalam proses perekrutan saja seperti ini. Kalau bisa, dari awal dilakukan secara transparan, serta dapat serta melibatkan Komisi D sebagai mitranya Dinas terkait," tegasnya.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi D, Nur Hafifah. Politisi PAN ini menilai, DPRD mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pihak eksekutif.

"Saya tidak ingin, penilaian masyarakat mengenai Lamsel itu buruk. Saya berharap agar semuanya berjalan sesuai dengan visi dan misi Bupati, yakni bersih dari uang. Ingin tahu isu yang terjadi dibawah. Rekan-rekan di komisi D hanya ingin mengetahui kebenaran mengenai isu pungutan uang dalam perekrutan kepsek," ujarnya.

Anggota Komisi D lainnya, Sugiharti, menyayangkan sikap Dinas Pendidikan yang menyatakan bahwa data yang dipaparkan dalam hearing sebelumnya, tidak update.

"Kalau tidak ditindaklanjuti suara guru dan masyarakat ini, maka kami harus bagaimana. Fungsi DPRD ini kan sebagai badan pengawasan. Kami ini bukan pengumpul data, tapi sebagai pengawas," pungkasnya. (bob)