Harianmomentum.com--Indonesia merupakan negara yang memberikan sumbangan 65 persen pasar konstruksi di ASEAN (Association of South East Asia Nations). Indonesia harus memperkuat diri agar tidak tertinggal dari negara lain.

Demikian diungkapkan Sekretaris Direktorat Jendral Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) RI  Ir. Yaya Supriyatna dalam acara Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Jasa Konstruksi Direktorat Jendral Bina Konstruksi, Kementerian PUPR di wilayah kerja Balai Konstruksi Wilayah II Palembang di Hotel Novotel Bandar Lampung, Rabu (25/04/2018).

Menurut Yaya, provinsi memegang peran penting dalam otonomi daerah yaitu bertanggung jawab terhadap tenaga ahli dan konstruksi. kabupaten kota sebagai ujung tombak pelaksanaannya. 

"Kalau kita tidak memperkuat diri di pasar yang begitu besar, kita akan tertinggal dengan negara lainnya,” ungkapnya.

Yaya Supriyatna juga menjelaskan, Lampung merupakan tuan rumah pada kegiatan ini dan merupakan Provinsi yang sangat responsif dan positif terhadap pembentukan OPD baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Acara ini sendiri diharapkan dapat melakukan pemberdayaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sub-urusan jasa konstruksi.

Selanjutnya dia berharap, maksud dari kegiatan ini untuk membantu dan mendampingi pemerintah daerah khususnya OPD Provinsi untuk melakukan penataan dan pembentukan OPD sub-urusan jasa konstruksi di struktural pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta program anggarannya dapat tercapai.

"Bukan hanya itu, pemberdayaan OPD juga dimaksud untuk membantu dan memberdayakan pemerintah daerah khususnya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap pemerintah kabupaten/kota dan memberdayakan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," urainya.

Sejauh ini, lanjut Yaya, jasa konstruksi menjadi kewajiban yang dilakukan oleh Pemda untuk membentuk organisasi, sebagaimana yang tertuang dalam UU Otonomi Daerah dan UU Jasa Konstruksi di mana konstruksi memberikan dampak yang luar biasa bagi negeri.

“Ini merupakan acara perdana di tahun 2018 Ditjen Bina Konstruksi dengan OPD yang berasal dari Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan,” kata dia.

Sementara Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat menyampaikan, terlaksananya kegiatan ini difokuskan sebagai forum untuk saling sharing pengetahuan, menambah informasi, kemudian memberikan pemahamna-pemahaman baru kepada OPD.

“Dari sisi organisasi Pemprov ingin membangun profesionalisme di OPD dan menciptakan SDM yang Provesional di bidang perencanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk  berusaha sebanyak mungkin pekerja di lampung mempunyai sertifikat tidak hanya konstruksi, nonkontruksi sampai petugas. Karena dengan sertifikat ini mereka bisa bersaing dan diterima di dunia kerja," jelasnya.

Bahkan, lanjut Taufik, SMK di Lampung ke depan ini berstandar nasional, sehingga setelah mereka lulus mereka akan berijazah dan bersertifikat sehingga saat masuk dunia kerja mereka sudah diakui kapastisanya.

“Para OPD diharapkan dapat memahami bahwa kita semua harus professional terlebih di tingkat jasa konstruksi bagaimana ke depan di masa yang akan datang tidak lagi terjadi kegagalan-kegagalan konstrusi karena kita tidak professional," katanya. (ira).