Harianmomentum-- Kendati
belum dilantik, pasangan pemenang Pilkada DKI Jakarta versi hitung cepat Anies
Baswedan dan Sandiaga Uno harus mulai ancang-ancang dan menyiapkan program agar
akselerasi keadilan dan pemerataan ekonomi segera berjalan.
Karena selama ini yang menjadi sumber disharmoni warga
ialah ketimpangan ekonomi dan mandulnya implementasi keadilan oleh negara.
Ketua Masyarakat Harmoni untuk Keadilan (MHK),
Syahrul Efendi Dasopang, mengingatkan program akselerasi pemerataan dan
keadilan jangan hanya bersifat sementara, seremonial dan charity.
Namun harus sungguh-sungguh bertujuan sistematis melenyapkan ketimpangan.
"Program akselerasi pemerataan dan keadilan
ini banyak sekali yang dapat diinisiasi. Pada prinsipnya, hal ini adalah
membebaskan warga dari lingkaran kemiskinan dan eksploitasi," ungkap
Syahrul dalam keterangannya (Jumat, 21/4), dikutip RMOL.CO.
Menurutnya, keberdayaan ekonomi warga
ditunjukkan dengan kemampuan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari
mereka dari hasil kerja dan/atau produksi mereka, bukan dari utang, harus
menjadi parameter untuk mencermati perkembangan kemampuan ekonomi warga dan
lebar-sempitnya ketimpangan ekonomi antar warga.
"Selama hal ini tidak menjadi prioritas
penanganan oleh pemerintah, selama itu pula sumber ketegangan dan konflik akan
selalu tersedia," tekan Sekretaris MHK, Fuad Adnan.
Karena itu, MHK menekankan agar probem
ketimpangan ekonomi ini sungguh-sungguh diutamakan sebagai program 100 hari
pemerintahan Anies-Sandi supaya masyarakat puas dan lelah yang mereka rasakan
selama kampanye pemenangan paslon tertebus.
"Hanya dengan pemerataan ekonomi, kualitas
persatuan dan harmoni antar warga dapat terbangun dengan alami dan berkualitas
serta tidak bersifat seremonial," tandasnya. (Red)
Editor: Harian Momentum
E-Mail: harianmomentum@gmail.com