Harianmomentum--Partai Gerindra punya alasan kuat
dibalik sikap walk out anggota fraksinya dari rapat paripurna
DPR RI (Jumat, 28/4) yang membahas hak angket untuk Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
"Sejak
awal Gerindra menolak hak angket terhadap KPK. Apalagi, dalam prosesnya, kami
mencium angket ini dipaksakan," tegas Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai
Gerindra, Andre Rosiade, dikutip RMOL.co, Sabtu (29/4).
Menurutnya, keputusan pimpinan rapat paripurna yang mengesahkan penggunaan hak
angket tampak sangat terburu-buru.
Sebelumnya di Badan Musyawarah (Bamus) diputuskan bahwa pimpinan sidang
paripurna hanya akan membacakan surat pengusul hak angket, bukan mengambil
keputusan. Bamus juga sudah menyampaikan proses hak angket ditunda terlebih
dulu sampai reses selesai.
"Pada masa reses itulah kita bisa menampung dan mendengarkan masukan
masyarakat. Apakah masyarakat butuh angket atau tidak," jelas Andre.
Sayangnya, yang terjadi adalah pimpinan memaksakan angket disetujui. Karena
itulah anggota Fraksi Gerindra memutuskan walk out.
"Ini sesuai instruksi Ketum Prabowo Subianto bahwa KPK harus didukung
dalam memberantas korupsi. Bukan sebaliknya, dilemahkan posisinya,"
sambungnya.
Prabowo menyatakan bahwa pemberantasan korupsi adalah salah satu program
prioritas Gerindra. Praktik kejahatan korupsi terang-terangan menyengsarakan
rakyat. Dengan demikian, segala bentuk daya dan upaya melemahkan KPK harus ditolak.
"KPK itu ujung tombak pemberantasan korupsi. Kalau posisinya terus
dilemahkan, bagaimana ke depan? Kita harus proporsional dalam melihat masalah
ini," demikian Andre. (Red)
Editor: Harian Momentum
E-Mail: harianmomentum@gmail.com