Harianmomentum.com--Sistem zona dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP yang diterapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menuai kritik keras dari sejumlah elemen masyarakat.

Kamis (12/07/2018) puluhan orang dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas)  menggelar demonstrasi di depan kantor Disdik Lampura. Demonstran gabungan ormas: Laskar Pemuda Indonesia, Laskar Merah Putih, Sabai Sai dan Pergerakan Indonesia itu, memprotes penerapan sistem zona dalam PPDB SMP tahun ini.

"Sistem PPDB menyulitkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang dituju, hanya karena tempat tinggalnya tidak masuk zona. Ini fakta, banyak orang tua calon siswa bingung dan mengeluh," kata Syahbudin salah seorang pengunjuk rasa berorasi.

Para demonstran itu menuntut Disdik Lampura mengkaji ulang penerapan sistem zona tersebut. "Kami minta dinas pendidikan mengkaji ulang sistem ini, karena sangat menyusahkan masyarakat," tegasnya.

Bukan hanya itu, para demonstran itu juga menyoal adanya dugaan korupsi pada kegiatan proyek dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2016-2017 di lingkup disdik setempat. Proses lelang proyek DAK tersebut, dinilai tidak transparan dan sarat dugaan KKN.

"Kami minta pertanggungjawaban kepala dinas pak Suwandi atas semua permaslahan yang ada. Jika tidak mampu silakan mundur," kata Aminudin menyampaikan orasi.

Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Pendidikan Disdik Lampura Wakidi Suwiyanto  akhirnya menemui para demonstran yang menyerahkan pernyataan sikap atas berbagai permasalahn yang terjadi. 

Selanjutnya, massa bergerak menuju kantor Panwaslu Kabupaten Lampura. Di depan kontor  panwaslu, massa kembali berorasi. Mereka mempersoalkan realisasi penggunaan anggaran panwaslu untuk penyelenggaraan pilkada serentak, yang dinilai tidak transparan.

Dari kantor panwaslu, demonstran bergerak menujuk kantor DPRD Lampura untuk meminta para wakil rakyat turun tangan menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. (ysn)