Harianmomentum.com--Minimnya kesadaran masyarakat membayar kewajiban iuran keikutsertaan dalam layanan kesehatan, membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) meradang.

Hingga saat ini, tunggakan peserta mandiri di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Bandarlampung mencapai Rp104 miliar.

Hal itu dikatakan Nurman, Kabid Sumber Daya Manusia, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Bandarlampung, kepada wartawan, Selasa (9/10/18).

Menurut Nurman, pihaknya sudah melakukan berbagai cara untuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang menunggak iuran BPJS.

Diantaranya; melakukan penagihan melalui tele collecting, kader JKN, dan sms blast.

“Berbagai cara sudah kami lakukan, tapi memang tingkat kesadaran peserta sangat minim,” jelasnya.

Sayangnya, Nurman tidak bisa merincikan tunggakan tersebut dengan alasan menyangkut data konsumen.

Disisi lain dia menjelaskan, saat ini cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung hingga September 2018 sebanyak 5,667 juta jiwa atau 55,05 persen dari jumlah penduduk.

Atas dasar itu, pihaknya juga akan terus berusaha meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan di daerah ini. 

Caranya, dengan terus mengembangkan strategi kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta JKN-KIS.

Salah satunya, menurut dia,  dengan memperluas kanal-kanal pendaftaran, selain pendaftaran di Kantor Cabang BPJS Kesehatan, pendaftaran dapat juga melalui telepon, yakni lewat BPJS kesehatan Care Center 1500-400.

"Dapat juga melalui aplikasi mobile JKN, melalui kader JKN, Point of Service di mall, Mobile Customer Service dan melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id.," ujarnya.

Menurutnya, seiring dengan melonjaknya pertumbuhan peserta, BPJS Kesehatan menguatkan sinerginya dengan berbagai mitra fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS, dan secara berkala, BPJS Kesehatan langsung mengecek kondisi di lapangan untuk memastikan kualitas pelayanan diberikan tetap prima.

BPJS Kesehatan, lanjutnya, juga menggalakkan sosialisasi untuk memastikan para peserta memahami hak, kewajiban, manfaat, hingga prosedur penjaminan pelayanan kesehatan JKN-KIS. Karena salah satu faktor penunjang kepuasan peserta adalah terpenuhinya informasi yang akurat dan update. 

Sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandarlampung Johana mengatakan, pemerintah pusat terus berupaya menangani defisit yang dialami BPJS Kesehatan. 

Ia menganggap problem ini berasal dari peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang tingkat kepatuhan membayar iurannya masih sangat rendah.

"Di wilayah kami saja yaitu Kota Bandarlampung, Kabupaten Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, Pringsewu, dari sebanyak 442.853 peserta mandiri, sekitar 50 persen masih menunggak iuran BPJS,” jelasnya, pekan lalu. 

Dalam upaya mengejar pembayaran tunggakan dari para peserta, lanjutnya, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan kader JKN agar mendatangi tiap peserta. Selain itu, pegawai juga berperan sebagai kolektor dengan menagih kewajiban peserta.

"Kader JKN akan dapat insentif sebesar 25 persen dari pembayaran tagihan peserta BPJS. Kemudian seluruh pegawai juga menjadi kolektor untuk mengejar pembayaran iuran, dia menelpon, sms, atau mengirim email kepada peserta yang menunggak tersebut," ungkapnya.

Selanjutnya Johana menyarankan bagi peserta yang merasa terkendala kondisi keuangan untuk membayar iuran, peserta bisa meminta dana talangan dari pihak ketiga yaitu seperti koperasi nusantara, bank BNI, Mandiri, BRI dan bank lainnya yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan ditalangi oleh bank, peserta bisa mencicil iurannya ke bank. (ira/ap)