Harianmomentum— Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo beharap  Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada (RSUD BNH) dapat menjadi rujukan, tumpuan, dan ujung tombak layanan kesehatan bagi masyarakat serta sebagai Rumah Sakit tanpa kelas terbaik. Tidak hanya di Lampung tapi se-Indonesia.

Gubernur menyatakan, sudah menjadi kewajiban Pemprov dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, gubernur menyatakan bahwa RS ini sebagai bagian dari kota baru, bukan semata disiapkan untuk kota baru tapi disiapkan jauh lebih dari itu.

"RS Bandar Negara Husada disiapkan untuk menunjang RSUD Abdul Moeloek yang saat ini sering over capacity, dengan adanya Rumah Sakit ini harapannya dapat memberikan dukungan layanan cepat-terpadu kepada masyarakat Lampung," ujar gubernur saat meresmikan UPTD RSUD BNH, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (7/9).

Kadis Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana menyatakan bahwa RS ini merupakan RS tanpa kelas yang memiliki fasilitas dan standarisasi layanan setara dengan Rumah Sakit kelas 1.

Reihana melaporkan bahwa RS ini dibangun diatas tanah seluas 20 ribu hektare dan memiliki luas bangunan 9.915 m2. Memiliki 104 kamar pasien, enam dokter umum, 34 perawat, 70 petugas kesehatan, dan masing-masing satu dokter spesialis anak, kandungan, anestesi, bedah, dan penyakit dalam. Kemudian 19 bidan, dua apoteker, tiga tenaga kefarmasian, satu sanitarian, tiga nutrisionis, dan dua analis laboratorium.

Dalam peresmian tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU antara PT.Trans Lampung dengan Dinas kesehatan Provinsi Lampung terkait penyediaan sarana transportasi, dan MoU dengan Kepala BPJS cabang Bandar Lampung terkait kerjasama untuk rujukan rumah sakit bagi pasien BPJS.

Gubernur dalam peresmian tersebut menyerahkan bantian berupa mobil ambulan, obat pelayan kesehatan untuk 15 kab/kota, makanan pendamping asi untuk 15 kab/kota, alat cetak sarana sanitasi untuk 15 kab/kota, serta uang operasional bagi duta hiv aids.

Acara juga dihadiri oleh Wagb Bachtiar Basri, Kadis Kesehatan, Perwakilan Rumah sakit Provinsi Lampung, BPJS, serta jajaran Forkopimda tersebut, mengkuhkan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Lampung.(rls)