Harianmomentum.com - Bupati Mesuji Khamami mewajibkan pegawai negeri sipil (PNS) di daerahnya membeli dan mengkonsumsi beras produksi petani setempat.

Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Bupari Mesuji No. 04/IV.01/MSJ/2018, menurut Khamami, bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani. 

"Jadi bukan hanya sebatas wacana, kami sudah keluarkan surat edaran yang mewajibkan PNS membeli dan mengkonsumsi beras petani lokal," ujar Khamami, Rabu (14/2).

Bupati mengatakan, selain untuk meningkatkan kesejahteraan petani, edaran tersebut dilakukannya untuk menjaga kestabilan harga beras sekaligus mendukung daya saing produk lokal Mesuji. 

Selain PNS, lanjut Khamami, imbauan tersebut juga diperuntukkan bagi unsur pimpinan dan anggota DPRD Mesuji. Termasuk para kepala desa, BPD, perangkat desa, dan staf non PNS se-Kabupaten Mesuji,

Di Kabupaten Mesuji terdapat 2.201 PNS, 35 anggota DPRD, 105 kepala desa 1.098 tenaga honor pemkab, 1.156 guru honor, serta 3.580 perangkat desa, BPD, RK, RT, dan Linmas.

Dalam penyediaan stok berasnya, kata Khamami, Pemkab Mesuji bekerja sama dengan Rice Milling Plant (RMP) Mesuji Timur. Mekanisme pembeliannya, melalui pemotongan gaji yang dibayarkan pada minggu pertama setiap bulan di masing-masing organisasi perangkat daerah lalu disetorkan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mesuji.

Sesuai edaran itu, jumlah beras yang dibeli bervariasi. Mulai dari 20 kg per bulan bagi bupati, wakil bupati, pimpinan/anggota DPRD, dan pejabat eselon II, serta beras ukuran 15 kg per bulan bagi pejabat eselon III. Sedangkan bagi pejabat eselon IV, kepala sekolah, guru, puskesmas, kepala desa, BPD, perangkat desa, dan staf PNS/non PNS sebesar 10 kg per bulan.

“Ini merupakan terobosan menjadikan petani di daerah dapat sejahtera. Kami terus mendorong petani untuk menjual beras, bukan gabah seperti selama ini dilakukan, untuk meningkatkan kesejahteraan petani," katanya. (ish)