Harianmomentum.com--Sebanyak 46 persen masyarakat Lampung
menilai politik uang atau money politic adalah hal yang wajar dan bisa
diterima.
Hal itu disampaikan
Direktur Program Saiful Mujani Reserch dan Clonsulting (SMRC) Sirojudin Abbas
saat merilis hasil survei di Hotel Emersia Bandarlampung, Minggu (25/3) malam.
Sirojudin Abbas
mengungkapkan, berdasarkan hasil survei terkait toleransi politik uang yang
dilakukan SMRC terhadap 820 responden, 46 persen bisa menerima sebagai hal yang
wajar. Sedangkan, 54 persen menilai tidak wajar dan tidak bisa diterima.
"Tingkat
toleransi terhadap politik uang di Lampung dinilai sangat tinggi, terbukti
berdasarkan hasil survei 46 persen bisa menerima, sisanya tidak diterima,"
ungkapnya.
Dia menerangkan, dari
8 daerah pemilihan (Dapil), untuk tingkat toleransi terhadap politik uang
tertinggi berada pada dapil IV (empat) dengan 56 persen dan dapil II (dua) 54
persen.
Dapil IV (empat)
meliputi Lampung Barat, Pesisir Barat dan Tanggamus, sedangkan dapil II (dua)
meliputi Lampung Selatan.
"Kalau yang
diatas 50 persen ada di dapil IV (empat) dan II (dua). Yang paling rendah saja,
ada pada angka 36 persen, itu di dapil VIII (delapan) Lampung Timur,"
bebernya.
Kendati demikian, dia
menyatakan, bukan berarti masyarakat Lampung akan dengan mudah dipengaruhi
dengan pemberian uang dan sebagainya.
Alasannya, menurut
dia, dari masyarakat yang menilai politik uang adalah hal yang wajar, 88 persen
diantaranya akan menerima pemberian tetapi untuk pilihan tetap berdasarkan hati
nurani. Kemudian, 2 persen memilih calon yang memberikan paling banyak,
sedangkan hanya 8 persen yang akan menerima dan memilih calon yang memberikan
hadiah.
"Artinya, politik uang tidak mempengaruhi pilihan dalam Pilgub Lampung mendatang. Karena mayoritas (88 persen) menyatakan pilihan tidakditentukan oleh pemberian uang atau hadiah," jelasnya.(adw)
Editor: Harian Momentum
E-Mail: harianmomentum@gmail.com