Harianmomentum.com--Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik acara peningkatan kapasitas aparatur desa.

Menurut kepala negara, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur memang sangat diperlukan, karena kalau kapasitas aparatur meningkatkan, setidaknya perangkat desa paham dan tahu bagaimana tata kelola keuangan yang baik dan juga bentuk pertanggungjawabannya.

"Ini kan supaya tahu teori keuangannya, ini kepala desa tahu, pendamping desa tahu," kata Presiden Jokowi saat memberi arahan pada acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Gedung Jogja Expo Center yang dihadiri ribuan perangkat desa di Yogyakarta, Rabu (25/7).

Di acara tersebut, Presiden juga sempat menyinggung soal bentuk laporan pertanggungjawaban dana desa. Kata dia, jika masih sulit, ia telah perintahkan agar bentuk laporan tak ribet. Tapi bentuknya sederhana saja. Sehingga perangkat desa gampang membuat laporan pertanggungjawabkannya.

"Nah, yang berkaitan dengan laporan, SPJ, sulit enggak? Masih sulit? Saya sudah perintahkan untuk digampangkan," katanya.

Jokowi juga menekankan pentingnya perencanaan yang baik dalam pengelolaan dana dan pembangunan di desa. Ia minta, segala rencana pembangunan di musyawarah dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan warga desa.

Sehingga, dana desa dikelola secara transparan. Dengan begitu warga juga tahu untuk apa saja dana desa digunakan. Tak lupa, ia juga mengingatkan pentingnya laporan pertanggungjawaban yang baik.

"Jadi yang nanya perencanaan pembangunan desa itu di amati, musyawarahkan dengan tokoh yang ada di desa. Artinya penggunaan dana desa terbuka transparan dan semua tahu dana desa yang masuk di desa kita. Kemudian pertanggungjawaban keuangan penting sekali karena apapun ini adalah uang rakyat, ini adalah uang Negara yang harus di pertanggungjawabkan," tuturnya. 

Sebelumnya di acara yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan acara peningkatan kapasitas perangkat desa tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan serta kapasitas aparatur desa. Terutama, kapasitas dalam mengelola dan membuat laporan pertanggungjawaban dana desa. Termasuk juga kapasitas dalam merencanakan program pembangunan di desa.

"Kami sampaikan kepada bapak Presiden bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh Kemendagri dan Kemendes setiap tahun sebagai arahan bapak presiden dalam upaya untuk penguatan apartur desa agar lebih memahami tata cara peraturan desa, memahami mekanisme dan cara untuk menyusun laporan pertanggungjawaban desa dan hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola pemerintah yang ada di desa," urai Tjahjo.

Tjahjo pun mengingatkan, agar nanti arahan yang diberikan Presiden Jokowi dijadikan pegangan. Sehingga pembangunan di desa bisa fokus serta tepat sasaran.

"Khususnya teman-teman kepala desa, perangkat desa yang hadir, para pendamping desa dengar dan simak arahan bapak presiden pada hari ini untuk dapat dijadikan pegangan," ujarnya.(rls)