Harianmomentum.com--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah dan Lampung Selatan dinilai lambat dan terkesan takut-takut menjalankan roda pemerintahan pasca-operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Wilayah II Sumatera Koordinator dan Supervisor Pencegahan (Korsupgah) KPK Adlinsyah Malik Nasution saat memimpin rapat koordinasi dan konsolidasi dengan Pemkab Lampung Selatan dan Pemkab Lampung Tengah pasca OTT, di ruang Abung Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Jumat (31/8/18).

Menurut Choki, sapaan akrabnya, salah satu fokus pihaknya adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP). Tidak hanya di dua daerah tersebut tetapi juga di semua kabupaten/kota se-Lampung termasuk Pemprov Lampung. Dia mengatakan, ULP harus menjalankan tugasnya secara independen.

“Pelaksanaan lelang harus bersih dan transparan. Ini dilakukan agar tidak memicu adanya tindakan yang mengarah kepada korupsi. Tetapi juga jangan takut dan ragu-ragu,” ucap Choki.

Dikatakannya, saat ini masih banyak pemerintah daerah yang menempatkan ULP di bawah naungan organisasi perangkat daerah (OPD). Baik berbentuk bidang maupun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

“Kalau masih menginduk di salah satu OPD, maka transparansinya diragukan. Sehingga, independensi terhadap pelaksanaan lelang pun dipertanyakan. Karena, pasti ada intervensi dari dinasnya,” tegas Choki.

Sementara Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menyatakan siap untuk memperbaiki sistem pemerintahan pasca tertangkapnya Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan. "Ya, pokoknya kami akan perbaiki dan mulai dari nol,” kata dia.

Terkait teknis, Nanang mengaku akan berkoordinasi dengan Sekretaris Kabupaten Lamsel. Termasuk dengan rencana aksi pelaksanaan perencanaan elektronik (e-Planning) dan pembiayaan elektronik (e-Budgeting).

“Pada dasarnya pembenahan akan kami lakukan di perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Kalau soal ULP, minggu depan kami selesaikan,” ucap Nanang.

Terpisah Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto juga mengatakan siap dalam menjalankan arahan yang diberikan oleh KPK. Dengan adanya pencerahan dari KPK, Loekman berharap, SKPD tidak lagi takut dan ragu dalam melaksanakan tugas.

“Siap, kami siap hidup bersih. Yang penting dalam melaksanakan tugas itu, kami sesuai dengan aturan. Mudah-mudahan, ke depan tidak ada lagi keraguan dari teman-teman dalam melaksanakan tugas,” ucap Loekman.

Loekman pun siap mencopot kepala SKPD jika ada yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Choki. 

“Kami copot! Langsung kami ganti. Dan untuk pengadaan barang dan jasa (ULP), ya nanti kami perbaiki sesuai dengan aturan,” pungkasnya. (ira).