Harianmomentum--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menyetujui usulan empat rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda). Persetujuan empat perda itu  dilakukan melalui proses rapat paripurna DPRD setempat, Kamis (18/5).

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Lampura Nurdin Habim didampingi Wakil Ketua II Arno Alam itu, juga dihadari Wakil Bupati Sri Widodo dan jajaran pemkab setempat.

Empat raperda  usulan inisiatif DPRD yang disetujui untuk menjadi perda itu: Raperrda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, Raperda tentang Pengelolaan Sampah.

Kemudain:  Raperda tentang Penyelenggaraan Tera dan atau Tera Ulang Alat-alat Ukur serta Raperda  tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah.

Sebelum disahkan, masing-masing perwakilan panitia khusus (pansus) DPRD menyampaikan hasil pembahasan terhadap empat raperda tersebut.

Setelah menyimak laporan pansus, pimpinan rapat mempertanyakan ke anggota DPRD, apakah dapat disetujui menjadi perda. Seluruh anggota DPRD yang hadir para rapat paripurna itu sepakat menyetujui empat usulan raperda tersebut, menjadi perda.

Wakil Bupati Lampura  Sri Widodo saat menyampaikan pendapat akhir, mengatakan pihak eksekutif mengucapkan terima kasih atas disetujunya empat Raperda itu menjadi Perda.

“Ini bukti komitment anggota DPRD melaksanakan tugas dan kewajiban   mendukung program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara,“ kata wabup.

Menurut wabup, meski empat raperda tersebut sudah disetujui menjadi perda namun belum bisa disahkan. Harus diajukan terlebih dahulu ke  Pemerentah Provinsi Lampung, untuk memperoleh nomor registrasi.

"Jika empat perda ini sudah mendapatkan landasan hukum pengesahan berupa nomor registrasi dari Pemprov Lampung, baru bisa kita laksanakan dengan baik untuk kelancaran dan ketertiban program pembangunan di kabupaten ini,”  jelasnya.(ysn)