Harianmomentum.com--Komisi II DPR RI mengingatkan Pemerintah Provinsi Lampung tentang kesiapan mengoordinasikan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E).

"Kami ingin tahu kesiapan Pemprov Lampung mengoordinasikan kepemilikan KTP elektronik yang menjadi syarat mutlak pemilu 2019," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron di Bandarlampung, Jumat (2/11/18).

Ketua Tim Delegasi Kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Lampung, mengatakan, ingin mengetahui bagaimana perkembangan kepemilikan KTP-el di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

"Jadi, hak pilih masyarakat Indonesia ini sangat tergantung oleh KTP-E, jangan sampai masuk kepada fase pemungutan suara tetapi hak-hak rakyat yang sesungguhnya harus dijamin oleh negara melalui kepemilikan KTP-E ini tidak dapat diwujudkan," katanya.

Dalam pertemuan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Herman juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung menyambut Pemilu dan Pilpres 2019.

"Kami mau tahu kesiapan KPU dan Bawaslu dalam menghadapi pemilu serentak, karena ini bukan hal sederhana," ujarnya.

Pelaksana Tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat mewakili Gubernur Lampung mengatakan, Komisi II DPR RI akan ikut membahas implementasi Undang-Undang Pemerintah Daerah, Perda Tata Ruang, Impiementasi Undang-Undang Desa dan, Penerimaan CPNS. Lalu, dan mengadakan kunjungan dengan instansi vertikal di Lampung.

"Data maupun informasi akurat yang diperoleh melalui kunjungan kerja ini, baik yang menyangkut aspirasi masyarakat maupun dari instansi terkait di lingkungan Pemprov Lampung, dapat dijadikan bahan masukan untuk memperjuangkan daerah dan masyarakat Lampung di forum nasional," jelas Taufik.

Menanggapi kepemilikan KTP-E di Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung Achmad Saefulloh mengatakan, untuk Lampung kepemilikan KTP-el saat ini pada posisi 91 persen.

"Sembilan persen lagi akan kita kejar dengan beberapa inovasi yang memang kami telah diberikan kebijaksanaan dari Kemendagri," kata dia.

Inovasi tersebut, lanjut Saefullah, yakni Disdukcapil Provinsi Lampung melaksanakan kegaiatan perekaman di kabupaten/kota termasuk melakukan jemput bola (mendatangi) di tempat-tempat keramaian.

"Di mana mungkin di sana ada aktifitas masyarakat sehingga melakukan perekaman. Sebagai contoh melakukan perekaman KTP-el di Lampung Fair 2018, reaksi masyarakat juga antusias," ungkapnya.

Selain itu, sambung Saefulloh, Disdukcapil Provinsi Lampung juga melakukan evaluasi dan pembinaan langsung kepada masyarakat di kabupaten/kota.

"Ada masyarakat sudah tahu terhadap pelaksanaan KTP-E tapi masih tidak dilaksanakan dengan alasan tidak sempat, kami berikan pembinaan," tandasnya.

Turut kunjungan Komisi II DPR RI ke Lampung, Wakil Ketua MPR RI, Evert Ernest Mangindaan dan sejumlah pendamping mitra kerja Kementerian/Lembaga Komisi II DPR RI. Seperti, Staf Ahli Bidang Administrasi Negara Kemenpan-RB Hendro Witjaksono, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kemendagri Didik Suprayitno, dan Staf Ahli Bidang Landreform dan Hak Atas Tanah Rakyat Kementerian ATR/BPN Joko Heriyadi. (ira).