Harianmomentum.com--Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulangbawang Rustam Effendi menanggapi keluhan 147 kepala kampung terkait alokasi dana kampung (ADK) baru cair 40 persen Tahun 2018.

Rustam Effendi, menjelaskan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Alokasi Dana Kampung (ADK), untuk pembayarannya tergantung dari dana transper dari provinsi, maupun pusat 10 persen.

"Untuk dana bagi hasil (DBH) pajak, belum semua di transper, kadang pusat transper di akhir bulan desember. Bahkan DBH cukai rokok yg berdasarkan PMK sudah dianggarkan, dipotong pusat 37,5 persen untuk menutupi kerugian BPJS. Selain itu yang menjadi kendala kami juga DBH dari Provinsi 2018 belum ada yang masuk sama sekali dalam kas daerah," terang Rustam Effendi via whatsApp, Senin (10/12/2018).

Insya Allah, kata dia, hari ni akan kita  proses pencairan tahap dua ADK termasuk Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai kepala desa atau perangkat desa oleh pejabat yang berwenang.

"Dimaklumi dari hitungan DBH yang masuk sesuai aturan itu yang dapat di bayar cuma  sekitar Rp10 Miliar. Sedangkan yang kami proses untuk ADK tahap 2 dan Siltap hari ini Rp26 miliar, jadi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang harus menutupi kurang lebih Rp16 miliar," terangnya.(rhm)