Harianmomentum.com--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut baik Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Lampung sebagai masukan dalam meningkatkan pengelolaan administrasi dan kinerja untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

“LHP yang diberikan di setiap bidang, tentu, menjadi masukan guna meningkatkan kinerja selama ini,” ujar Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Minhairin pada penyerahan LHP atas kinerja di bidang pendidikan, kesehatan, dan dana desa, di BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Bandarlampung, Kamis (20-12-18).

Menurut dia, harus bersyukur ada pemeriksaan BPK terhadap kegiatan yang kerjakan selama ini. Sehingga dapat diketahui hasil, serta letak kekurangan untuk diperbaiki ke depan.

LHP Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Lampung yang diserahkan adalah pemeriksaan kinerja pendanaan pendidikan bagi peserta didik TA 2015-2018 Semester I di Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandarlampung.

Kemudian, atas kinerja pengelolaan sumberdaya kesehatan terhadap dana jaminan kesehatan Nasional pada Pemkab Lampung Barat dan Pemkab Way Kanan, serta kinerja atas pengelolaan dana desa pada Pemkab Lampung Selatan, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, dan Pemkab Pesawaran.

“Kami mengapresiasi segala usaha yang telah dilakukan seluruh jajaran Pemprov Lampung dan pemerintah kabupaten/kota. LHP ini merupakan bahan dalam meningkatkan kinerja terhadap mutu pelayanan kepada masyarakat yang berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Kepala BPK Perwakilan Lampung Sunarto. 

Dari LHP yang diberikan, semuanya harus dilakukan pembenahan guna meningkatkan mutu pelayanan kepada publik. Karena tujuan LHP ini agar pengelolaan semakin baik dan bermanfaat bagi masyarakat. 

“Seperti di bidang pendidikan, perlunya pendataan dana bos yang sesuai dengan peruntukannya, bantuan bagi anak sekolah untuk dapat bersekolah. Semua itu harus jatuh kepada kegunaan yang tepat, jangan sampai terlambat dan salah sasaran,” tutur Sunarto.

Untuk bidang kesehatan, masih banyak yang berkaitan dengan masalah obat, pendistribusian obat, dan sarana prasarana yang perlu ditingkatkan. Selain itu harus didukung dengan SDM yang memadai, seperti dokter, dan lainnya. 

Untuk bidang dana desa, masih banyak kasus dalam pengelolaan dana desa ini. Hal ini bisa disebabkan karena kurang pahamnya kepala desa dalam melakukan pengelolaan, ataupun pemda yang kurang dalam memberikan pemahaman kepada kepala desa, jelasnya.

Sunarto berharap dengan adanya LHP ini mampu memberikan masukan dalam meningkatkan pengelolaan dan kinerja di setiap bidangnya. (ira).