Harianmomentum.com--Gubernur M Ridho Ficardo curiga ada pihak tertentu yang sengaja menghambat penetapan sekretaris daerah provinsi (Sekdaprov) Lampung definitif, di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Padahal, proses pengiriman tiga nama kandidat sekdaprov ke Kemendagri untuk diseleksi berbarengan dengan provinsi Kalimantan Utara.
“Anehnya, Sekdaprov Kalimantan Utara sudah ditetapkan oleh Mendagri, bahkan sudah dilantik oleh gubernurnya. Kenapa Lampung belum?” jelas Ridho kepada harianmomentum.com, di Tugu Adipura, Minggu (17-2-19).
Menurut dia, Pemprov Lampung telah berkoordinasi dengan Kemendagri terkait hal itu, namun hingga saat ini belum ada keputusan final.
"Informasi terakhir usulan kita sudah berada di tim penilai akhir (TPA) sekretaris kabinet," ujar Ridho.
Kendati demikian, Ridho enggan menanggapi terlalu serius tentang adanya dugaan oknum penghambat. "Kami hanya bisa menunggu, penyebab detailnya saya tidak tahu. Mungkin ada pihak yang sengaja menghambat," tambahnya.
Ridho berharap Mendagri secepatnya menetapkan satu dari tiga nama yang diusulkan agar dirinya bisa segera melantik Sekdaprov Lampung terpilih.
“Kalau cepat ditetapkan maka cepat pula saya lantik,” jelasnya.
Tapi, belum adanya sekdaprov definitif tidak membuat roda pemerintahan terhambat. Karena hingga saat ini sudah ada penjabat (Pj) sekdaprov Hamartoni Ahadis.
Sementara, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan Mendagri Tjahjo Kumolo belum juga menetapkan satu dari tiga nama yang diusulkan pemprov Lampung.
"Belum, masih menunggu pak menteri," singkat Bahtiar saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Minggu (17-2-19).
Diketahui, sebelumnya Pemprov Lampung menyeleksi sejumlah pejabat struktural untuk pengisian jabatan tertinggi (Sekdaprov). Hingga akhirnya, pemprov mengerucutkan tiga nama berdasarkan hasil tes dan kemudian dikirim ke mendagri.
Ketiganya; Asisten Administrasi Umum Hamartoni Ahadis dengan skor 86,59. Kemudian, Syaiful Dermawan (Inspektur Lampung) skor 75,58 dan Dewi Budi Utami (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dengan skor 75,42. (ira)
