Harianmomentum.com--Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) terus mendalami kasus dugaan raibnya Dana Operasional Puskesmas (DOP) dan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2018 di lingkup dinas kesehatan setempat. 

Bukan hanya kasus DOP dan BOK, Kejari Lampura juga mulai membidik kasus dugaan penyelewengan dana jaminan kesehatan nasional (JKN) tahun 2017-2018.

Kepala Seksie Pidana Khusus (Kasie Pidsus) Kejari Lampura Van Barata mengatakan terkait kasus DOP dan BOK, pihaknya akan memeriksa seluruh kepala puskesmas (Kapuskes) di kabupaten setempat.

"Hari ini kita periksa lima kepala puskesmas di antaranya: Puskesmas Kotabumi Udik, Puskesmas Kotabumi Dua, Wonogiri dan lainnya. Mereka (kapuskes) kami minta membawa dokumen laporan terkait itu. Kurang lebih ada tiga belas pertanyaan yang kita ajukan kepada masing-masing terperiksa," kata Van Barata mewakili Kepala Kejari (Kajari) Lampura Yuliana Sagala, Kamis (21-3-2019).

Untuk kapuskes  lainnya, lanjut dia, akan dilakukan penjadwalan pemeriksaan. "Yang lian juga akan kita periksa, termasuk kepala puskesmas yang saat ini sudah tidak menjabat lagi. Jadwalnya belum ditentukan, menunggu rapat tim penyidik terlebih dahulu," terangnya.

Barata belum bisa memastikan berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses pengungkapan kasus tersebut. Walau begitu dia mengatkan, secara cepat menuntaskan kasus DOP, BOK dan JKN. 

"Prosesnya memang lumayan panjang, tapi yakinlah kami akan serius dalam mengusut kasus ini. Kita segerakan atau secepat mungkin akan mengungkap secara tuntas kasus ini,"  tegasnya. 

Terpisah, Kepala Puskesmas  Kotabumi Udik Wardiyanti membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.  "Ya kami diperiksa terkait DOP, BOK dan JKN. Ada sekitar dua belas pertanyaan yang diajukan jaksa," kata Wardiyanto.

Pantauan harianmoemtum.com pemeriksaan tersebut berlangsung sejak  pukul 10:00 WIB hingga pukul 17:00 WIB. Pemeriksaan para kepala puskesmas itu berlngsung di ruang Pidsus Kantor Kejari Lampura. (ysn)