Harianmomentum.com--Pemerintah Kabupaten Pesawaran siap bersinergi dan mendukung program Ombudsman Republik Indonesia melakukan analisis terkait pelaksanaan Tata Kelola Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kabupaten setempat.

Hal tersebtu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pesawaran Kesuma Dewangsa saat menerima kunjungan jajaran Ombudsman RI Perwakilan Lampung, Rabu (12-6-2019).

Kepala Ombudsman RI Provinsi Lampng Nur Rohman Yusuf mengatakan analisis tata kelola pemungutan PBB-P2 merupakan bagian dari upaya Ombudsman memacu peningkatan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Sekaligus  untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

"Analisi dan kajian Tata Kelola Pemungutan PBB-P2 ini akan kita laksanakan mulai bulan Juni hingga  Agustus 2019," kata Nur Rohman.

Menanggapai hal tersebut, Sekdakab Pesawaran Kesuma Dewangsa mengatakan pemkab setempat berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, sesuai standar aturan yang berlaku. 

"Kami (Pemkab Pesawaran) siap bekerja sama dan mendukung upaya Ombudsman RI Perwakilan Lampung meningkatkan kualitas pelayanan publik, khsusnya terkait Tata Kelola Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan," kata Sekdakab.

Pada kunjungan tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rohman Yusuf didamping: Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Lampung Atika Mutiara Oktakevina serta dua asistenan bidang tersebut Singgih Samsuri dan Hidayat Pratama.

Sedangkan Sekdakab Pesawaran Kesuma Dewangsa saat menerima kujungan tersebut, didampingi: Staf Ahli Bupati Bidang Ekubang, Asisten Bidang Administrasi Umum,  Kepala Bapenda, Kabag Hukum, Camat Gedongtataan dan Camat Telukpandan. (rls)