Harianmomentum.com--Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) bekerja sama dengan Lembaga Himpunan Pekon (LHP) untuk meminimalkan penyimpangan dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD). 

Menurut Peratin Pekon (Desa) Kampung Jawa Arief Mufti, lembaga himpunan pekon berperan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pekon, pelaksaan pmbangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat pekon.

Arief Mufti yang juga ketua Apdesi Kabupaten Pesibar menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai peraturan pelaksananya, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 kedudukan LHP mengalami perubahan. 

Jika sebelumnya LHP merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga pekon. Dari unsur fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis.

"Kewenangan LHP adalah membahas dan menyepakati rencana peraturan pekon bersama peratin, menampung dan menyakurkan aspirasi masyarakat pekon dan melakukan pengawasan kinerja peratin," jelas Arief.

Hubungan sinergi yang harmonis antara LHP dan peratin sangat diperlukan guna kulitas, kuantitas program pekon berjalan dengan baik.

"Hubungan antara LHP dan peratin adalah mitra kerja strategis dalam kedudukanya sebagai legislatif dan eksekutif pekon. Karena itu, hubungan ini terus kami jaga dengan baik," katanya. (asn).