Harianmomentum--DPRD Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2016. Agenda tersebut juga dirangkai paripurna penyampaian Ranperda tentang hak-hak keuangan DPRD. 

Dalam pandangan lintas Fraksi terkait kinerja APBD TA 2016, Fraksi PKS melalui juru bicaranya Fakhrudin Nugraha menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) "loyo" dikarenakan belum mampu memaksimalkan peranannya dalam menyerap pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami melihat bahwa Pemkab belum maksimal dalam meningkatkan potensi-potensi PAD, kami juga menganggap Pemkab tidak melakukan langkah yang cukup signifikan dalam hal peningkatan PAD," jelasnya mewakili pandangan Fraksi PKS di dalam rapat paripurna, Jumat (7/7). 

Ia mengatakan, pada tahun 2016 Pemkab Tanggamus belum melakukan efesiensi terhadap belanja pegawai, dimana hal tersebut sangat berdampak pada keuangan daerah. 

"Dengan langkah efesiensi tersebut diharapkan pemkab Tanggamus dapat menghemat anggaran untuk kebutuhan yang lebih penting," ujarnya. 

Ia juga menyinggung pihak pemkab Tanggamus dalam hal pembangunan infrastruktur, Fraksi PKS berharap pihak pemkab dapat melakukan pemerataan pembangunan diseluruh kabupaten Tanggamus. 

"Karena jujur saja, masih banyak desa atau pekon di Tanggamus yang sejak beberapa tahun terakhir belum mendapatkan pembangunan infrastruktur diwilayahnya," terangnya. 

Terakhir, kata dia, Pemkab Tanggamus dapat mengakomodir hasil reses anggota DPRD Tanggamus di tahun 2017.