MOMENTUM, Sukau--Carut-marut pendataan penerima berbagai program bantuan sosial (bansos), di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) terus terkuak. Kali ini, untuk penerima bantuan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Sejumlah warga pemegang KIP di Kecamatan Sukau, mengaku tak pernah bisa mencairkan dana bantuan tersebut. Salah satunya, diamali keluarga Selamat Bahagia. Warga Dusun Bangunjaya, Desa Hanakau, Kecamatan Sukau itu mengaku, putra sulungnya  Zaski Andika Pratama yang saat ini duduk di kelas 2 sekolah dasar, tercatat sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) sejak tahun 2019. Tetapi, nama Zaski tidak tercantum dalam KIP, melainkan nama sang ibu Jasmi.

Akibat kesalahan nama pada KIP tersebut, Zaski tidak pernah bisa mencairkan bantuan dana pendidikan melalui progra KIP.

"Saya sudah  melaporkan kesalahan ini kepada aparat desa, tapi sampai sekarang tidak pernah ada tanggapan. Jadi percuma anak saya pegang KIP. Dana bantuanya tidak pernah bisa dicairin," kata Jasmi (ibu Zaski) pada Harianmomentum.com, Selasa (10-9-2019).

Diketahu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5 tahun 2018, setiap pemegang KIP menerima dana bantuan pendidikan Rp450 ribu per tahun untuk jenjang SD. Kemudian untuk jenjang SMP Rp750 ribu per tahun dan jenjang SMA Rp1 juta per tahun.

Baca juga: Ironi Program Bantuan Sosial di Lambar

Mekanisme pencairan dana bantuan tersebut dilakukan langsung oleh pemegang KIP melalui bank. Namun, terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari pihak sekolah.

Kondisi yang sama juga dialami Riyadi Jamaludin siswa SD Negeri 3 Hanakau. Mufiroh ibu Riyadi Jamaludin mengatakan, putranya tidak pernah mendapatkan bantuan dana PIP meskipun telah mengantongi KIP. 

"Katanya nama anak saya tidak ada di dalam daftar penerima manfaat Program Indonesia Pintar. Jadi walau pun pegang kartunya, tetap aja nggak pernah dapat bantuan KIP," kata Mufiroh.

Kondisi carut-marut  basis data terpadu fakir miskin dan orang tidak mampu (BDT FMOTM)  di Kabupaten Lambar juga terlihat dari  banyaknya warga dengan katergori mampu yang justru menerima berbagai program bantuan sosial.   

Contohnya terjadi di Pekon Padangcahya, Kecamatan Balikbukit. LS, istri salah satu pengusaha pengepul kopi di Pekon Padangcahaya mengaku keluarganya menerima berbagai program bantuan perlindungan sosial, seperti KIP untuk anaknya yang duduk dibangku SMA.

Selian itu, LS juga mengaku menerima bantuan program beras sejahtera, program keluarga harapan dan Kartu Indonesia Sehat. Padahal, secara kasat mata, keluarga tergolong mampu secara ekonomi. Memiliki rumah sangat permanen dan beberapa kendaraan bermotor.

Begitu juga dengan keluarga salah satu kepala dusun di Pekon Hanakau. Meski secara ekonomi terbilang sangat mampu, namun kepala dusun itu tetap menerima berbagai program bantuan perlindungan sosial dari pemerintah. (rsp)