MOMENTUM, Gadingrejo--Wakil Bupati Pringsewu Fauzi optimistis pada2020 Pringsewu menjadi kabupaten literasi karena sarana dan prasarananya sudah memadai.

"SDM (sumber daya manusia)-nya siap, juga mendapat dukungan dari semua elemen terkait," ujar Fauzi. Namun, penilaian dan yang menentukan adalah Perpustakaan Nasional (pusat).

"Yang jelas, Pemkab Pringsewu sudah mempersiapkan," katanya saat diskusi Pringsewu menuju Kabupaten Literasi.

Diskusi berlangsung di rumah adat di tempat singgah (rest area) Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo, Sabtu (14-9-20190. Mengadirkan pemateri Relawan Gerakan Literasi Lampung yang juga dosen Universias Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Eni Amalia.

Diskusi dipandu Kasie Pembinaan SMP pada Disdikbud Tommy Yazid. Diikuti sekitar 50 peserta terdiri dari perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, Kementerian Agama, Dinas PMP, Dinas Koperindag, APDESI, MKKS, K3S, APSI, Perguruan Tinggi, Pengusaha serta Relawan Literasi.

Menurut Fauzi, sebenarnya gerakan literasi secara nasional sudah diserukan sejak tiga tahun silam. Di Provinsi Lampung baru Kabupaten Lampung Barat yang menjadi Kabupaten Literasi. "Saya berharap Pringsewu segera menyusul," harapnya.

Wabup mengajak seluruh  peserta diskusi ini untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaiknya dan terus di lakukan pemantapan. Gerakan Literasi ini merupakan program nasional dan cukup menarik untuk diterapkan di Kabupaten Pringsewu.

Optimisme itu juga diungkapkan Eni Amalia yang menyatakan bisa meyakinkan jika pada 2020 Pringsewu menjadi Kabupaten Literasi. "Bahkan pada akhir 2019 ini pun bisa. Tapi tergantung dari Perpustakaan Nasional (pusat)," ungkapnya.

Keyakinan itu dapat dilihat adanya semangat dan keseriusan dari pimpinan pemerintah Kabupaten Pringsewu ini hingga dukungan masyarakat. "Jika semua menunjang, dapat dipastikan apa yang diharap akan cepat terealisasi," ujar Eni.

Menurutnya, salah satu tujuan gerakan literasi agar masyarakat, khususnya anak-anak tidak lagi mengalami kesulitan untuk mendapatkan dan membaca buku sesuai dengan minatnya. "Sesuai undang undang maka pemerintah wajib menyelenggarakan perpustakaan hingga ke tingkat desa," paparnya.

Dia mengatakan, gerakan literasi kadang sering di salah artikan para guru yakni menerapkan kepada siswanya membaca buku selama 15 menit sebelum mata pelajaran dimulai. "Sebenarnya, gerakan literasi, intinya mencerdaskan anak lewat membaca dan berkreasi," jelasnya 

Eni Amalia menambahkan, untuk menjadi kabupaten literasi, maka harus diawali dengan membentuk tim gerakan literasi daerah yang melibatkan, Dinas Pendidikan, Kementerian agama dan Dinas Perpustaakan. 

Kemudian dibuat peraturan daerah, dianggarkan di APBD serta pelatihan SDM. "Jadi bukan hanya sekolah saja  yang butuh perpustakaan, tetapi kantor desa, rumah ibadah. Juga sarana umum harus tersedia pojok baca,"imbuhnya.

Terpisah Kabid Perpustakaan Pringsewu Subur Setiyo Widodo memaparkan, keberadaan literasi di Pringsewu sudah cukup baik. 

Dia menyebutkan data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah,  ada 98 perpustakaan, empat di antaranya di kecamatan, 58 di  pekon, 18 di pesantren, 14 di rumah ibadah dan empat di perpustakaan komunitas. (lis).