MOMENTUM, Bandarlampung--Unjuk rasa serentak yang digelar puluhan ribu mahasiswa di Indonesia telah berangsur kondusif.

Tapi, dua orang mahasiswa asal Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sulteng) dikabarkan meninggal dunia akibat bentrok dengan pihak berwajib setempat. 

Di tempat lain, juga banyak mahasiswa yang mengalami luka- luka akibat terkena pukulan petugas. Pun begitu sebaliknya, tidak sedikit aparat cedera karena amukan massa. 

Miris memang, tapi begitulah faktanya. Sikap pemerintah yang dinilai keblinger dengan merevisi RUU KPK dan RKUHP mematik semangat penolakan dari jutaan atau bahkan puluhan juta rakyat Indonesia. 

Blundernya, beberapa pasal dalam RUU KPK dinilai justru melemahkan tugas dan kewenangan anti-rasuah itu dalam memberantas para koruptor. 

Kebijakan yang terkandung dalam regulasi yang sudah disahkan itu tentu bertolak belakang dengan komitmen awal Jokowi, berjanji untuk memperkuat KPK.

Begitu juga dalam RKUHP. Banyak pasal nyeleneh yang bakal merugikan rakyat. Meski pengesahannya sempat ditunda, hal itu dinilai bukan sebagai solusi. 

Jika saja Presiden Jokowi dan elit politik di gedung DPR RI mau mendengarkan aspirasi para aktivis sebelumnya, tentu korban jiwa tidak akan pernah ada.

Sekarang nasi telah menjadi bubur. Luka yang dialami mahasiswa dan aparat bisa saja sembuh, tapi tidak berlaku bagi dua korban yang meninggal dunia. Tidak mungkin mereka bisa hidup kembali. 

Belakangan, beredar kabar bahwa Jokowi berencana menggelar pertemuan dengan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia, pada Jumat (26-9-2019) di Istana. 

Namun, pertemuan itu gagal. Informasi yang beredar pihak istana masih mempertimbangkan dua prasyarat yang sempat diajukan oleh aliansi BEM se Indonesia. 

Pertama, BEM meminta pertemuan dengan presiden Jokowi digelar secara terbuka dan disiarkan langsung melalui televisi nasional. 

Kedua, presiden diminta tegas dalam menyikapi tuntutan aksi mahasiwa yang tercantum dalam "Maklumat Tuntaskan Reformasi".

Banyak pihak menilai, pihak Istana tidak akan berani menggelar pertemuan secara terbuka. Apalagi disiarkan langsung melalui televisi. 

Sikap mahasiswa yang kritis dan terbiasa berdebat secara terbuka di depan publik tentu menjadi ancaman bagi pihak Istana. 

Benarkah penilaian itu? Kita saksikan saja bagaimana kelanjutan perjuangan aspirasi rakyat ini. Kita semua tentu menunggu keberanian dari Jokowi untuk menuntaskan semua gejolak yang sudah terjadi di negeri ini. Tabikpun (*)
Oleh: Andi S Panjaitan, wartawan Harian Momentum