MOMENTUM, Bandarlampung--Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bandarlampung membuka penjaringan bakal calon kepala daerah (balonkada) selama dua pekan, 7-21 Oktober 2019.

Sebagai persiapan awal, telah dilakukan rapat pemantapan tim penjaringan DPD Partai Golkar Bandarlampung bersama Tim Penjaringan Pilkada DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Jumat (4-10-2019).

Turut hadir dalam rapat Sekretaris Tim Penjaringan Golkar Provinsi Lampung Bambang Purwanto dan anggota Tim Muhidin. 

Bambang Purwanto mengatakan, Partai Golkar melakukan penjaringan serentak di delapan kabupaten/kota.

"Format penjaringan yang dilakukan Partai Golkar seragam. Ada beberapa formulir persyaratan penjaringan bakal calon walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati yang harus diisi dan dilengkapi para bakal calon," kata Bambang melalui pesan whatsapp.

Formulir tersebut: surat pernyataan bekerjasama dengan partai, bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan daftar riwayat hidup.

Selanjutnya surat pernyataan mengenal daerah, belum pernah menjabat sebagai kepala daerah berturut-turut dalam satu tingkatan, setia membangun kesetiaan dan bersedia mengundurkan diri dari jabatan TNI/Polri.

Kemudian surat pernyataan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD bahwa ersedia mengundurkan diri (jika legislatif), sehat jasmani dan ruhani, tidak pernah sebagai terpidana, tidak sedang dicabut hak pilihnya dari pengadilan, tidak punya tanggungan atau hutang dan surat tidak sedang pailid dari pengadilan.

"Kemudian membuat visi misi bakal calon walikota - wakil walikota dan bupati wakil bupati," ujar Bambang.

Menurut Bambang beberapa persyaratan tidak kaku, bisa menyesuaikan waktu dan keadaan. 

"Pengambilan formulir boleh diwakilkan LO, namun disertai dengan surat kuasa bermaterai. Namun saat pengembalian berkas, bakal calon wajib hadir menyerahkan langsung," jelasnya.

Ketua Tim Penjaringan Golkar Bandarlampung Yuhadi meminta kepada semua tim yang terlibat untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab. 

"Begitu juga dengan anggota Fraksi Golkar, juga harus hadir di DPD Golkar saat bertugas. Sedangkan tim penjaringan lainnya hendaknya menjalankan tugas sesuai dengan daftar piket yang telah ditetapkan," terangnya.(acw)