MOMENTUM, Kotabumi--DPRD Kabupaten Lampung Utara (Lampura) meminta Pelaksana tugas (Plt) Bupati setempat Budi Utomo untuk lebih selektif memilih program kerja di sejumlah instansi dengan mengedepankan sekala prioritas.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Lampura Romili menanggapi kabar proyek senilai Rp19 meliar di lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan setempat yang terancam batal, akibat kendala anggaran.         

Menurut Romli, tim anggaran pemerintah darah harus merasionalisasi setiap rencana kegiatan dengan melihat kemampuan keuangan yang ada. 

"Jangan dipaksakan karena akan menambah beban pemerintah. Beban yang ada saat ini saja belum jelas penyelesaiannya. Kondisi keuangan sangat memperihatinkan. Contoh kewajiban kepada rekanan 2018 saja belum selesai, ADD tahun 2019 juga belum jadi jangan ditambah lagi beban daerah," kata Romli pada Harianmomentum.com, Selasa (29-10-2019).

Baca juga: Proyek Senilai Rp19 Miliar Terancam Gagal Terlaksana

Dia juga mengatakan, DPRD telah berkoordinasi dengan Plt bupati dan sepakat  lebih memprioritaskan penyelesaian masalah yang telah ada. "Kita juga sudah sepakat dengan plt bupati agar program yang di luar kemampuan keuangan daerah harus dipertimbangkan. Lebih baik sedikit, tapi terealisasi," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Plt Kepala Disdikbud Lampura Toto Sumedi mengaku pesimistis proyek pembangunan sarana pendidikan senilai Rp19 miliar dapat terealisai karena kendala masalah anggaran. 

"Saya pesimis proyek ini bisa berlanjut, mengingat ketiadaan dana atau kondisi keuangan ditambah lagi waktu yang mepet," Toto Sumedi pada Harianmomentum.com, Senin (28-10-2019).

Namun, saat kembali dikonfermasi ulang terkait hal tersebut, Toto justru memberikan pernyataan berbeda. "Ya, Insya Allah digelar," tulis Toto melalui pesan Whastapp, Selasa (29-10-2019).  (ysn)