MOMENTUM, Bandarlampung--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melalui badan anggarannya telah menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, disepakati struktur fiskal keuangan daerah pada RAPBD anggaran 2020  yakni pendapatan daerah sebesar Rp7.866.926.360.165.

"Terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp3.319.534.540.600 triliun dan dana perimbangan Rp4.495.735.075.000 serta lain-lain pendapatan daerah Rp51.656.744.565," kata Fahrizal saat sambutan mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna Penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPDB, di ruang sidang utama DPRD Lampung, Jumat (15-11-2019), sore.

Sedangkan, sambung Fahrizal, belanja daerah sebesar Rp.7.756.745.360.165 terdiri dari belanja tak langsung Rp4.940.334.057.021 dan belanja langsung Rp2.816.412.303.144.

Sebelumnya Fahrizal menjelaskan, paripurna tersebut merupakan tahap lanjutan dari pembahasan antara eksekutif dan legislan dalam memformulasikan Kebijakan Umum APBD.

Selain itu, paripurna itu juga untuk memprioritaskan program/kegiatan pembangunan daerah yang akan menjadi acuan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bentang APBD Provinsi Lampung anggaran 2020. 

Menur dia, sesuai dengan agenda pokok paripurna, hasil pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD telah menyepakati asumsi makro ekonomi Provinsi Lampung tahun 2020.

Kata dia, pertumbuhan ekonomi Lampung diproyeksikan 5,4 sampai 5,6 persen. Selanjutnya laju inflasi akan dipertahankan pada tingkat 3,0 hingga 3,5 persen. Sedangkan pendapatan perkapita penduduk sebesar Rp45,54 juta rupiah.

"Tingkat pengangguran terbuka pada tingkat 3,85 persen. Persentase penduduk miskin 11 persen. Indeks gini pada angka 0,32 serta indeks pembangunan manusia (IPM) pada level 70,23," sebutnya.

Asumsi indikator lainnya, sambung dia, yaitu nilai tukar petani 107 dan tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 11,12 persen, yang merupakan hasil penyesuaian terhadap target-target diproyeksikan.

"Terakhir kondisi jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi ditargetkan 75 persen dalam kondisi mantap," ujarnya.

Penandatanganan MoU antara Pimpinan DPRD Lampung bersama Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto. Foto: acw

Dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2020, terdapat pula pokok-pokok pembahasan yang terkait dengan alokasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, dengan beberapa kesepakatan.

"Pertama, disisi Pendapatan Daerah, dengan memperhatikan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada, maka penerimaan diproyeksikan lebih tinggi, Rp60 Miliar dari yang semula diajukan," bebernya.

Menurut dia, nilai itu berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang bertambah Rp25 Milyar; penerimaan Pajak Rokok ditargetkan naik 10 Milyar, dan lain-lain PAD yang sah diupayakan meningkat sebesar 25 Milyar.

Terpisah, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumai mengatakan, dengan adanya peningkatan yang diproyeksikan lebih tinggi, Rp60 Miliar, dari yang semula diajukan, dia berharap dapat terwujud pembagunan yang optimal di semua bidang.

"Kita berharap APBD yang dalam kondisi sedang ini bisa dilaksanakan dengan optimal," harapnya.

Menurut dia, peningkatan alokasi anggaran tersebut juga terkait data-data hasil reses Anggota DPRD di delapan dapil yang dituangkan dalam pokok pikiran. 

"Dari beberapa aspek pembangunan di 15 kabupaten/kota, yang menjadi sekala prioritas teman-teman disampaikan, maka terjadi pergeseran alokasi anggaran dengan harapan terjadi perimbangan," jelasnya.

Diberitakan, dalam paripurna tersebut para pimpinan DPRD Lampung telah menandatangani MoU, KUA-PPAS RAPDB Provinsi Lampung.(acw)