MOMENTUM, Bandarlampung--Aksi reuni akbar 212 akan menyoroti secara khusus isu dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri. Kasus ini dianggap sebagai momentum untuk menggerakkan massa pada aksi tersebut. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Edi Mulyadi di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (23-11-2019) membandingkan kasus Puteri Presiden pertama RI Soekarno itu dengan kasus eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya kasus Rahmawati lebih parah dari pada kasus Ahok.

Setiap tahunnya, saat Reuni 212 selalu mendapatkan momentum serupa. Beberapa di antaranya seperti kasus Ahok dan pembakaran bendera tauhid. Karena itu pihaknya akan terus mengadakan Reuni 212 setiap tahunnya. Aksi ini adalah bentuk pembelaan atas adanya momentum umat islam yang dirugikan.

Dalam banyak pemberitaan dan unggahan media sosial, berdasarkan video yang beredar di Youtube, Sukmawati dalam sebuah forum sempat melemparkan pertanyaan kepada audiens soal Pancasila dan Al Quran, serta pertanyaan tentang Soekarno dan Nabi Muhammad SAW.

Sukmawati, putri Presiden pertama RI Bung Karno, dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Jumat (15/11/2019). Sukmawati dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama. Pelapor Sukmawati adalah perempuan advokat bernama Ratih Puspa Nusanti, yang merupakan salah satu anggota Koordinator Bela Islam (Korlabi).

Persatuan Alumni (PA) 212 akan menggelar reuni akbar di lapangan silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019). Dalam acara itu, Gubernur DKI Jakarta disebut akan hadir dan diberikan tempat untuk .

Tidak hanya hadir, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Edy Mulyadi mengatakan Anies akan memberikan sambutan dalam acara itu. Acara ini nantinya mengangkat tema Aksi bela Islam dan bela nabi Muhammad SAW.

Edi selaku Wakil Ketua Panitia Pelaksana acara ini menyebur undangan kepada Anies adalah bukti pihaknya berhubungan baik dengan Pemerintah. Anies sendiri bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI diketahui telah memberikan izin acara itu.

Selain itu, Edi mengatakan pihaknya mengundang masyarakat lintas agama yang ingin mengikuti acara itu. Ia mengaku acara ini tidak membedakan orang berdasarkan latar belakangnya, baik politik dan agama. "Kita undang semua rakyat Indonesia. Mau agamanya apa, kecenderungannya 01, 02, 012 kek, kita undang semua," pungkasnya.

Dari berbagai kutipan pemberitaan diatas, penulis menyimpulkan bahwa panitia reuni PA 212 masih kesulitan mencari isu-isu politik pragmatis yang dapat dijadikan magnet menarik massa mendatangi acara tersebut, sehingga kasus hukum yang menimpa Sukmawatipun berusaha “dieksploitasi” oleh mereka, walaupun masyarakat menilainya belum tepat, karena masyarakat masih mempercayakan penanganan masalah ini melalui jalur hukum.

Sementara itu, menilik pernyataan Edi Mulyadi bahwa panitia akan mengundang masyarakat lintas agama untuk menghadiri acara tersebut, juga merupakan indikasi kuat bahwa rencana reuni PA 212 mengalami sepi peminat, bahkan banyak kalangan muslim melihat bahwa reuni ini sudah kurang signifikan, berbeda dengan niat awal 212 sebagai gerakan moral, karena kecenderungannya sudah menjadi gerakan politik pragmatis.

Sedangkan, rencana pejabat pemerintah yang diundang dalam hal ini Anies Baswedan, namun belum ada rencana mengundang Prabowo Subianto ataupun Presiden Jokowi misalnya juga mudah diterjemahkan masyarakat, bahwa PA 212 mungkin “hanya mungkin mengundang pejabat negara yang seafiliasi politik dengan mereka”. Jika dugaan ini benar, maka sebaiknya Anies Baswedan perlu memikirkan ulang rencana kehadirannya ke acara tersebut, bahkan sebaiknya Gubernur Jakarta tersebut tidak memberikan sumbangan apapun, karena akan mudah dipolitisasi, dan sebaiknya Anies Baswedan juga perlu mendalami bagaimana aspirasi umum masyarakat Jakarta terkait rencana reuni tersebut dengan misalnya berkonsultasi dengan jajaran Forkompimda bahkan Kominda DKI Jakarta, sebab banyak juga yang menilai bahwa rencana reuni PA 212 tersebut bukan membela agama, melainkan berpotensi merusak agama Islam apalagi jika acara tersebut tidak berjalan damai.(**)

Oleh : An Davos. Penulis adalah pemerhati masalah kebangsaan