MOMENTUM, Bandarlampung--Prihatin adanya politisasi jabatan di Kota Bandarlampung, mantan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengatakan sudah saatnya kita meminimalisasi korban kekuasaan.

Hal itu disampaikan Sjachroedin ZP menanggapi banyaknya pencopotan pejabat hingga pengunduran diri massal ketua rukun tetangga (RT) di Kota Bandarlampung, Rabu (27-11-2019).

"Saya tidak ingin adanya kekuasaan hanya dijadikan sebagai alat. Jangan sampai banyak korban akibat pemaksaan kekuasaan sehingga tidak menempatkan sumber daya manusia (SDM) potensial pada tempat yang semestinya," kata Duta Besar Indonesia untuk Republik Kroasia itu.

Jangan sampai, perbedaan pilihan atau dukungan dijadikan suatu alasan untuk bertindak arogan mencopot atau memberhentikan pegawai potensial. "Berpikirlah terbuka, kalau memang potensial dan memiliki kecakapan kenapa harus diganti atau dicopot," katanya.

Siapa pun, kata Oedin--sapaan akrab Sjachroedin, walikota di Bandarlampung harus mampu membawa kemajuan serta meningkatkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

"Jangan hanya berpikir 'flyover' saja, namun bidang lainnya tidak terakomodir dengan baik," imbaunya.

Misalnya saja sektor wisata, pembangunan di bidang itu seharusnya masih potensial untuk dikembangkan sehingga menunjang kesejahteraan masyarakat.

"Rencana pembangunan yang digagas Pak Kherlani misalnya. Water Front City itu salah satu gagasan yang baik di bidang pariwisata, kenapa tidak dikaji lebih dalam bagaimana penerapan yang baik untuk masyarakat," ujarnya.

Untuk pembangunan di Provinsi Lampung, Sjachroedin ZP mengapresiasi kinerja Gubernur Arinal Djunaidi. "Bukan karena meneruskan pembangunan Kotabaru. Karena Pak Gubernur memahami peruntukan pembangunan tersebut," paparnya. 

Bicara soal flyover, dia menyebutkan, apakah masalah kemacetan di Bandarlampung sudah terpecahkan. "Belum, untuk itulah pentingnya pemindahan pusat pemerintahan ke Kotabaru. Jadi, pergerakan kendaraan akan teralihkan sehingga dapat mengurai masalah kemacetan," katanya. 

Sementara soal pencalonan Rycko Menoza, Dubes Kroasia untuk Indonesia itu mengatakan mendukung putranya tersebut turut serta dalam pelaksanaan Pilwakot Bandarlampung. "Saya pikir track recordnya sudah jelas, jadi sudah tentu akan membawa Bandarlampung semakin maju," kata dia.

Sebagai orangtua, kata Oedin, tentu sangat memahami kemampuan anak. "Saya pikir dengan pengalaman memimpin di Kabupaten Lampung Selatan, Rycko bisa membawa kemajuan pembangunan di Kota Bandarlampung," pungkasnya.

Menanggapi hal itu, dengan mengusung jargon Bandarlampung BARU, Rycko Menoza mengatakan siap untuk berpartisipasi demi memberikan sumbangsih pemikiran demi kemajuan di kota ini.

"Saya serius mencalonkan diri, bahkan telah mengikuti beberapa penjaringan partai politik," katanya.

Bakal calon walikota, Rycko Menoza SZP menilai pemerataan pembangunan perlu dilakukan di Bandarlampung agar terjadi keseimbangan dan keadilan untuk masyarakat.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah kota (Pemkot) lebih banyak membangun pusat kota seperti flyover, namun masyarakat yang berada di pinggiran cenderung tertinggal bahkan masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Flyover salah satu solusi untuk mencegah kemacetan, namun perlu kajian oleh tim ahli tata kota sehingga pembangunannya benar-benar mampu mengatasi kemacetan bukan memindahkan kemacetan.

"Kita lihat di flyover Kemiling dan Pramuka yang dinilai gagal karena rekayasa lalu lintasnya tidak memperhatikan estetika," ujarnya

Menurutnya pembangunan bukan hanya dalam bentuk fisik dan harus dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat karena setiap wilayah tentunya memiliki kebutuhan berbeda antara wilayah yang satu dengan yang lain. "Makanya ada yang namanya musrenbang sebagai wadah usulan pembangunan dari masing-masing wilayah sesuai kebutuhan prioritas masyarakat agar terjadi pemerataan pembangunan," ujarnya.(awn)