MOMENTUM, Bandarlampung--Masalah sanitasi lingkungan di Kota Bandarlampung masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan elemen masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung Hendrik Sihaloho saat acara workshop bertajuk Evaluasi Media dalam Advokasi Isu Sanitasi Lingkungan, Selasa (3-12-2019). Workshop tersebut diikuti 40 pegiat media (cetak,online, dan penulis blog).

Kegiatan yang berlangsung di Swiss-Belhotel, Bandarlampung diselanggarakan berkerja sama dengan SNV Netherlands Development Organisation—organisasi internasional yang bergerak di bidang pembangunan sosial kemasyaratakan. 

"Sanitasi utamanya berhubungan dengan standart kesehatan, atas dasar itu kami ajak  media turut aktif mengawal isu ini (sanitasi), untuk meningkatkan  kesadaran masyarakat semakin tinggi" kata Hendrik.

Hal senada disampaikan perwakilan SNV Netherlands Development Organisation Bambang. Menurut dia, masalah sanitasi memiliki implikasi pada berbagai aspek. Mulai dari kesehatan, ekonomi, agama, budaya, bahkan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Sanitasi yang baik juga bagian dari hak asasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah, karena muaranya adalah kualitas air bersih dan hak atas kesehatan," jelasnya.

Dia berharap media (wartawan)  lebih aktif dan bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal kebijakan yang berbasis pada tata kelola sanitasi yang higinis.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandarlampung Azwar mengatakan, masalah sanitasi secara umum  masuk dalam program kerja pemkot di bidang kesehatan.

"Bidang kesehatan ini salah satunya melingkupi program pengelolaan limbah tinja. Pemkot melalui PD Kebersihan menyediakan 13 mobil truck sedot tinja juga membuat satu instalasi pengelola lumpur tinja (IPLT) di Kelurahan  Bakung." kata Azwar.

Terkait upaya peningkatan  perilaku hidup sehat, menurut dia, terkendala dengan rendahnya kesadaran masyarakat. "Berdasarkan data, hingga November 2019 setidaknya baru 54 dari 126 kelurahan di Kota Bandarlampung yang dinyatakan masuk kategori bebas dari prilaku  BABS (buang air besar sembarangan)," ungkapnya. (rft)