MOMENTUM, Bandarlampung--Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Zulkifli Anwar menyindir Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Lampung.

Sindiran tersebut diungkapkannya dalam agenda kunjungan kerja (kunker) Komisi II di Gedung Semegou, Pemerintah Kota Bandarlampung, Senin (09-12-2019).

Kegiatan yang diikuti 11 Anggota Komisi II DPR RI itu dalam rangka Kunjungan kerja Spesifik, Persiapan dan Kesiapan Pelaksana Pilkada 2020.

Dalam sambutannya, Zulkifli Anwar menekankan agar KPU dan Bawaslu bekerja dengan baik.

"KPU dan Bawalu ini cukup kerja secara profesional saja. Jangan kalau giliran ada dana hibah baru ribut semua," kata dia. 

Lebih lanjut, Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Lampung itu berceloteh. Dia bertanya kepada seluruh tamu undangan yang hadir.

"Bapak ibu tau, golongan manusia yang terlebih dahulu masuk neraka?  Bukan pemimpin yang paling cepat masuk neraka itu, tapi KPU dan Bawaslu," celotehnya.

Zulkifli juga membenarkan pernyataan Walikota Bandarlampung Herman HN yang sempat menyebut kalau banyak terjadinya politik uang di wilayah setempat. 

Terlebih, soal pembagian Alat Peraga Kampanye (APK) sering disalahgunakan. Namun KPU dan Bawaslu tampaknya tidak bisa berbuat banyak. 

"Apa yang disampaikan Pak Herman memang benar. Maka diperlukan batasan-batasan, mana yang tidak boleh dan mana yang boleh. Ini akan menjadi catatan untuk kami," jelasnya.

Menanggapi celotehan Zulkifli Anwar di pemberitaan media massa, salah satu Komisioner KPU Lampung Antonius mendoakan para legislator tersebut. 

"Mari kita doakan agar anggota DPR masuk syurga duluan. Karena mereka sudah berjuang untuk kepentingan rakyat banyak," ungkapnya melalui pesan whatsapp.

Sebelumnya, Walikota Bandarlampung Herman HN berharap agar Undang-undang Pilkada yang saat ini sedang digarap Komisi II DPR RI untuk lebih jelas dam spesifik. 

"Saya menitipkan, kedepan harus jelas aturannya. Apa yang boleh dibagikan harus  spesifik. Kalau aturannya payung, baju, gelas, topi yasudah, itu saja. Jangan ada yang lain-lain," paparnya.

Menurut Herman hal itu harus diberlakukan agar Pilkada menghasilkan pemimpin yang baik. Untuk itu juga Herman menekankan penyelenggara bekerja profesional.

"Bawaslu sudah membentuk tim anti politik uang di tingkat kelurahan. Semoga ini bisa mencegah aksi politik uang," harapnya.(acw)