Harianmomentum—Pemerintah tak mau setengah-setengah dalam dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menyurati kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mendata pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat dalam aktivitas ormas pengusung khilafah itu. 

Tjahjo mengatakan, karena HTI sebagai ormas telah dibubarkan maka para anggotanya tak boleh melakukan kegiatan yang sama seperti sebelumnya. Untuk itu, para gubernur, bupati ataupun wali kota harus memiliki data valid tentang PNS di daerah yang terlibat HTI. 

"PNS juga harus hati-hati, harus diukur betul tingkat keterlibatannya. Apakah dia sebagai pengurus, kader, atau hanya ikut-ikutan?" ujar Tjahjo seperti dikuti jpnn.com di kompleks Istana Negara, Senin (24/7). 

Tjahjo mengatakan, hal utama dalam suratnya kepada para kepala daerah adalah menyadarkan para PNS yang ikut HTI. Selanjutnya, ada pengelompokan tentang PNS pengikut HTI. 

"Kalau enggak, harus disuruh mundur kan repot. Tapi, kalau dia sebagai pengurus, ya silakan mundur karena sudah kader," tegas mantan Sekjen DPP PDIP itu.(jpnn)