MOMENTUM, Bogor--Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) siap melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo, terkait antisipasi dan penangan dampak bencana alam.

Kesiapan tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lamsel Nanang Ermanto kepada media melalui rilis, sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana.

Plt Bupati Lamsel Rakornas yang dibuka Presiden Joko Widodo tersebut berlangsung di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat,  Selasa (4-2-2020).

Berdasarkan rilis Humas Pemkab Lamsel, pada rakornas tersebut, presiden memberikan arahan kepada para kepala daerah: gubernur, bupati dan walikota terkait upaya antisipasi dan penanggulangan dampak bencana.

Dalam arahanya, presiden memimta para kepala daerah  segera menyusun rencana kontigensi, penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang betul-betul dapat dilaksanakan semua pihak. Sehingga dapat menangani bencana secara tuntas.

“Penanganan bencana harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif. Unsur pemerintah, akademisi, peneliti, masyarakat, dan media massa harus dilibatkan,” kata Jokowi.

Selain itu, presiden  juga menyampaikan lima poin penting menyikapi ancaman bencana permanen: pertama, seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana. Karena itu,

pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana.

Kedua, 0p-emerintah daerah juga diimbau harus sigap terhadap potensi ancaman bencana sesuai dengan karakteristik wilayah yang meliputi: geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan.

Ketiga, setiap gubernur, bupati dan walikota harus segera menyusun rencana kontigensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana

Penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif,  pentahelix yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa dalam menyampaikan pemberitaan kepada publik.

Keempat, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana.Penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024.

Kelima, meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. 

Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah. (alp)