MOMENTUM, Bandarlampung--Anggota Komite I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Ahmad Bastian siap menyalurkan aspirasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Lampung ke kementrian terkait.

Aspirasi mulai dari masalah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), hingga akses jalan menuju beberapa desa tertinggal di provinsi setempat.
Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Lampung itu secara khusus menyambangi Kantor Dinas PMD provinsi setempat, Senin (9-3-2020).

“Kita mau melihat sejauh mana penyerapan anggaran dana desa di Provinsi Lampung,” kata Ahmad Bastian kepada harianmomentum.com.

Dari kunjungan kerjanya tersebut, Bastian mendapat gambaran bahwa dana desa di provinsi setempat realisasinya sudah enam persen untuk tahun anggaran 2020, termin pertama. “Lampung sudah enam persen dan itu masuk 10 besar dalam serapan terbaik,” ujarnya.

Selain soal dana desa, dia pun menilik soal regulasi dalam pengelolaan (Bumdes). “Bumdes ini penting, karena program ini bisa menjadi akselerasi terhadap persoalan perekonomian rakyat,” jelasnya.

Menurut Bastian, masih ada kendala dalam pengelolaan Bumdes di Lampung, yang jumlahnya kurang-lebih ada 1.956. “Kendalanya soal Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi pengelola dana Bumdes ini,” ujarnya.

Bastian menjelaskan, Bumdes tidak boleh mematikan ekonomi rakyat yang sudah berkembang di suatu desa. “Diharapkan juga tidak bersaing dengan warung yang sudah hidup dan berkembang,” ujarnya.

Jadi, sambung dia, Bumdes harus mampu memegang peran terhadap sektor atau core (inti) bisnis yang menjadi kebutuhan dasar masyarkat.

“Jadi harus ada core bisnis yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarkat. Misal ada wilayah kekurangan air, diharapkan Bumdes bisa bergerak untuk memfasilitasi masyakat sehingga tidak kekurangan air. Jadi usahanya bisa semacam PAM desa,” paparnya.

Tapi masalahnya, ungkap Bastian, sampai saat ini role model (percontohan) Bumdes di Lampung belum terbentuk.

“Maka tadi Dinas PMD menyampaikan bahwa mereka berharap ada Bumdes yang menjadi pilot projek atau percontohan yang dibuat oleh kementrian, bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten,” tuturnya.

Sebagai legislatof, Bastian siap menyampaikan aspirasi tersebut kepada kementrian terkait, khususnya ke Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Pada saat rapat nanti (rapat Komite I DPD RI bersama kementrian, red) akan saya sampaikan model pemikiran yang ditawarkan Dinas PMD Lampung ini,” ungkapnya.

Dalam kunjungan tersebut, Dinas PMD setempat juga sempat meminta Bastian untuk memfasilitasi soal dua desa tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat yang akses masuknya harus melalui hutan. “Soal itu saya pun akan memfasilitasinya kepada kementrian terkait, khususnya Kementrian Kehutanan,” jelasnya.(**)

Laporan/Editor: Agung Chandra W