MOMENTUM, Bandarlampung--Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengingatkan seluruh Komisioner KPU kabupaten/kota di Lampung untuk menghindari diri dari praktek korupsi. 

Para komisioner KPU kabupaten/kota di Lampung yang akan menggelar Pilkada 2020 juga ditegaskan untuk tidak mencampuri urusan kesekretariatan, khususnya yang bersifat pengadaan.

Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPU RI Ilham Saputra saat menghadiri acara sosialisasi dan rapat koordinasi sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan KPU Lampung dan KPU kabupaten/kota pada Pilkada 2020.

Kegiatan yang dihadiri para Komisioner KPU Lampung dan jajarannya itu bertempat di Sekretariat KPU provinsi setempat, Selasa (10-3-2020).

"Hari ini kita adakan pemantauan terhadap penggunaan Pilkada. Kita ingatkan prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar tentang peraturan perundang-undangan yang ada," kata Ilham saat diwawancarai usai kegiatan.

Dalam acara itu juga, Ilham sempat menyampaikan materi terkait gratifikasi. "Saya sampaikan, ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh diterima anggota KPU kabupaten kota. Misal terkait uang honor dan sebagainya," jelasnya.

Dia pun mengingatkan agar anggota KPU kabupaten/kota yang akan melangsungkan Pilkada di 2020 untuk dapat memisahkan antara peran sekretariat dan komisioner. 

"Komisioner tidak boleh terlalu masuk ke dalam terkait pengadaan yang sifatnya administratif sekali," tegasnya.

Sebab, sambung Ilham, komisioner sifatnya hanya melakukan pengawasan. "Apa yang sudah dilakukan, pengadaan barang seperti apa, bagaimana spesifikasinya, seperti itulah tugas komisioner. Sifatnya lebih kepada pengawasan," jelasnya.

Dengan penyampaian tersebut, Ilham berharap tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Khususnya yang menjurus ke arah korupsi.

"Kejadian di beberapa tempat, misal setelah Pilkada ada pemeriksaan tentang potensi korupsi dan sebagainya. Kita berharap Pilkada berlangsung lancar dan bersih," ungkapnya.(**)