MOMENTUM, Kalianda--Peluang korupsi bisa muncul dari mana saja. Termasuk urusan genting seperti anggaran penanggulangan pandemi virus Corona alias Covid-19.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan, (Lamsel) Nanang Ermanto mengingatkan kepala desa (kades) agar tidak memanfaatkan kesempatan dalam melakukan perubahan anggaran dana desa (DD) untuk menangani wabah Covid-19. "Gunakan secara efektif dan bebas dari penyelewengan," katanya.

Nanang mengingatkan, refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan  Covid-19 harus memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020.

Selain itu, juga berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah.

“Yang dianggarkan benar-benar sangat penting, jadi gak mubazir. Jangan mengada-ada, jadi aji mumpung,” tukas Nanang saat memberikan pengarahan kepada kades dari Kecamatan Kalianda terkait realokasi anggaran DD di Posko Gugus Tugas Covid-19, rumah dinas bupati setempat, Ahad(12-4-2020).

Lebih lanjut Nanang menjelaskan, Instruksi Mendagri tersebut mengatur tentang hal-hal pokok yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.

Dia menyebutkan, pelaksanaan realokasi anggaran, koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan, hingga pengawasan ketersediaan sembako dan aktivitas industri di tengah pandemi.

“Selain untuk penanganan kesehatan dan jaringan pengaman sosial, kita juga harus memikirkan dampak ekonomi jangka pendek, menengah dan panjang. Agar tidak terjdi dampak yang berkepanjangan. Jangan sampai satu dua bulan habis di tengah jalan,” katanya.

Semua pihak diminta menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Menurut dia, wabah Covid-19 merupakan ujian untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

“Ini (Covid-19) ujian bagi kemanusiaan kita. Kebersamaan dan gotong royong menentukan keberhasilan mengatasi ujian ini," katanya. (*).

Laporan: Alpandi.

Editor: M Furqon.