MOMENTUM, Bandarlampung--Legislator Lampung siap dilibatkan dalam penanggulangan virus corona atau covid-19. Khususnya dalam penebaran jaring sosial kepada masyarakat terdampak corona di daerah pemilihannya masing-masing.

Hal itu disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Elly Wahyuni kepada harianmomentum.com, Senin (27-4-2020).

Menurut legislator asal Partai Gerindra itu, dalam menanggulangi dampak virus corona, eksekutif harus menjalin sinergitas yang baik dengan legislatif.

“Kami berharap jangan eksekutifnya saja yang dilibatkan dalam penanggulangan dampak covid-19 ini, tapi legislatif nya juga harus dilibatkan. Kami pun 85 dewan di sini siap untuk dilibatkan,” kata Elly di ruang kerja Wakil Ketua I DPRD Lampung itu.

Terkait pernyataannya tersebut, Elly meyakini Gubernur Lampung Arinal Djunaidi akan merealisasikannya.

“Kami yakin gubernur akan menyetujui. Karena beliau sering berkata ayo dong bantu kami. Maka ini lah yang bisa kami bantu. Turut serta dalam menebar jaring sosial kepada warga terdampak covid-19,” ungkapnya.

Menurut Elly, walaupun tupoksi eksekutif dan legislatif berbeda namun pihaknya pun punya tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing.

“Kita dewan dipilih rakyat, maka harus dilibatkan juga dong. Kalau ada pembagian ke kabupaten/kota kami siap. Toh kami sering turun ke dapil. Untuk itu kami akan menyurati gubernur terkait pelaksanaan jaring sosialnya,” ucapnya.

Sebelumnya wanita berhijab itu sedikit mengkritik soal kurangnya keterbukaan eksekutif dalam hal penganggaran penanggulangan covid-19. Bukan hanya eksekutif di tingkat provinsi, melainkan juga di tingkat kabupaten/kota.

“Kami ingin tahu anggaran kabupaten/kota dalam penanggulangan covid-19. Jadi daerah yang APBD nya tidak mampu, ayo kita subsidi,” katanya.
Masih soal penanggulangan dampak covid-19, Elly pun memberi masukan agar adanya transparansi penganggaran secara rinci.

“Kami ingin tahu kalau memang ada APD (alat perlindungan diri) berapa jumlah yang dianggarkan. Kami ingin tahu untuk siapa saja. Kemudian disalurkan kemana saja. Kalau kepada rumah sakit, rumah sakit mana saya yang menerimanya,” ungkapnya.

Menurut dia, jika data tersebut dipaparkan rinci akan memudahkan legislatif dalam melaksanakan fungsi legislasi atau pengawasannya.

“Kalau saat ini kan kami lihat masing masing OPD (organisasi perangkat daerah) melakukan penganggarannya sendiri-sendiri. Saya juga menyoroti program di masing-masing OPD saat ini masih tumpang tindih,” paparnya.

Lebih lanjut dia pun mengatakan, setiap warga penerima bantuan terdampak covid-19 juga harus didata dengan baik.

“Misal kepada dapur umum. Dapur umum yang mana, apakah semua kabupaten/kota dapat. Begitu juga dengan paket sembako dan masker. Siapa yang berhak menerimanya. Ini harus jelas pendataannya dan menjadi fokus kita bersama,” jelasnya.

Terkait masukan tersebut, Elly telah menyampaikannya di rapat pimpinan DPRD setempat. Juga dalam Musrenbang, pekan lalu.(**)

Laporan/Editor: Agung Chandra W